
Pengetatan syarat pendidikan bukan jadi hal mendesak jika partai politik (parpol) mau bekerja keras untuk melakukan kaderisasi.
5 hari laluUsai pengujian formil terhadap revisi rancangan Undang-Undang TNI gugur, kini gugatan itu berlanjut melalui pengujian materiil di MK.
6 hari laluMK pertanyakan keamanan data warga yang dikirim ke luar negeri. UU PDP dinilai belum beri perlindungan cukup.
6 hari laluTerkait riwayat pendidikan, baik milik Gibran dan semua pasangan calon kala itu sama sekali tidak berubah hingga saat ini.
6 hari laluIdham Holik menjelaskan kekosongan data ini diduga terjadi karena kesalahan operator saat mengisi informasi di dalam Silon.
6 hari laluWarga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025) menduga data pendidikan terakhir Gibran diubah.
6 hari laluInformasi data yang berubah itu disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6 hari laluLiborius Kodai Moiwend menjadi salah satu saksi dalam sidang perkara nomor 112/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/9/2025).
7 hari laluMenurut Jeirry, KPU tidak boleh tinggal diam atas klaim tersebut dan segera angkat bicara untuk memberi pernyataan yang jelas.
7 hari laluHutan dibongkar, TNI bersenjata hadir, air tak lagi bisa diminum—warga Merauke bersuara di MK demi ruang hidup yang nyaris hilang.
7 hari laluMediasi berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari. Jika berujung buntu, tahapan berlanjut masuk ke pokok perkara.
7 hari laluData terkait informasi pendidikan terakhir Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tertera di laman resmi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) berubah
Senin, 22 September 2025Gibran dan KPU dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
Senin, 22 September 2025Proses mediasi kurang lebih bakal berlangsung selama 30 hari dan akan dimulai pada Senin, 29 September 2025.
Senin, 22 September 2025Menurutnya, langkah KPU bertolak belakang dengan prinsip transparansi pemilu yang seharusnya dijaga.
Minggu, 21 September 2025Anis menegaskan, hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi serta melakukan analisis terkait demonstrasi akhir Agustus lalu.
Minggu, 21 September 2025Titi menyebut Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa anggota KPU harus berintegritas, jujur, dan adil.
Minggu, 21 September 2025Menurut pakar hukum pemilu Titi Anggraini saat ini merupakan momentum yang tepat untuk penataan masa jabatan KPU periode 2022-2027.
Minggu, 21 September 2025Titi juga mengungkit ihwal banyak masalah yang terjadi bahkan saat proses seleksi kala itu.
Minggu, 21 September 2025Dua orang demonstran yang dilaporkan hilang pasca-aksi akhir Agustus 2025 masih belum ditemukan hingga kini.
Sabtu, 20 September 2025