KPU Ungkap Alasan Riwayat Pendidikan 211 Anggota DPR RI Disembunyikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan sejumlah kemungkinan alasan kenapa 211 Anggota DPR RI sembunyikan latar belakang pendidikan.

Anggota KPU RI, Idham Holik menjelaskan kekosongan data ini diduga terjadi karena kesalahan operator saat mengisi informasi di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Baca juga: Pengamat: Jika KPU Ganti Status Pendidikan Terakhir Gibran, Ini Bukan Perkara Sepele!

Hal itu mengingat setiap partai poitik bisa mengajukan calon sebanyak-banyaknya sesuai jumlah kursi di setiap daerah pemilihan (dapil). Jumlah kursi DPR RI dari hasil penataan dapil Pemilu 2024 adalah sebanyak 580 kursi.

“Bisa jadi pada saat input data, bisa jadi mungkin calegnya menyerahkan dokumennya ke operator silon partai, tapi mungkin karena jumlahnya kan 580, tidak sedikit, terkadang mungkin ada yang tidak seluruhnya di input,” kata Idham saat dihubungi, Selasa (23/9/2025).

Selain itu, Ketua Divisi Teknis KPU RI ini menambahkan, ada pula kemungkinan caleg sebenarnya sudah memiliki gelar sarjana, namun terkendala persoalan administrasi.

Misalnya, ijazah yang dimiliki belum dilegalisir sehingga saat pendaftaran hanya melampirkan ijazah setingkat SLTA.

“Atau bisa jadi pada saat yang bersangkutan melakukan pendaftaran calon anggota legislatif, yang bersangkutan sudah semester akhir di program S1, sehingga tidak sempat ijazahnya diserahkan,” tuturnya.

“Atau bisa jadi yang bersangkutan pada saat pendaftaran calon anggota legislatif yang bersangkutan itu mahasiswa S2 atau S3 yang saat ini bisa jadi sudah lulus,” lanjut Idham.

Baca juga: Data Pendidikan Gibran Terakhir di Situs KPU Diduga Diubah, Begini Tanggapan Pengamat

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Statistik Politik 2024 yang salah satunya membahas soal latar belakang anggota DPR RI terpilih.

Dalam data BPS tersebut dijelaskan, dari 580 anggota DPR RI, 211 orang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah data BPS tersebut benar adanya, Idham belum bisa memastikan dan berdalih harus mengecek data yang KPU miliki lebih dulu.

"Nanti gini saja, prinsipnya saya ambil dulu datanya," pungkas Idham.