Puan Maharani Akui DPR Belum Dapat Menjalankan Tugas Sebagai Wakil Rakyat Secara Sempurna

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mewakili pimpinan dan anggota DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila dianggap masih belum menjalankan mandat rakyat secara sempurna. 

Permohonan maaf itu, disampaikan Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Khusus seraya menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI selama setahun ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Sahkan Revisi UU BUMN Jadi Undang Undang, Berikut Poin Perubahan Substansinya

Agenda ini merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) DPR RI ke-80 yang jatuh pada 29 Agustus 2025 lalu.

"Dengan penuh kerendahan hati, Atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, Kami meminta maaf, kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna," kata Puan dalam pidatonya, Kamis (2/10/2025).

Lebih lanjut, dia berjanji ke depannya DPR RI akan menjadikan kritik rakyat sebagai pendorong untuk menyempurnakan diri dan bertransformasi menjadi lebih baik.

Akan tetapi kata Mantan Menko Bidang PMK tersebut, proses transformasi DPR hanya bisa berjalan apabila seluruh anggota DPR mengambil peran tanpa perlu menunggu orang lain.

Atas hal itu, Puan meminta sebanyak 580 anggota yang duduk di parlemen periode saat ini untuk bekerja secara baik.

"Transformasi DPR RI, hanya akan dapat berjalan apabila kita semua, seluruh anggota DPR RI, dari seluruh fraksi; ikut mengambil peran dan tanggung jawab, bergotong royong, kerja bersama; mengambil langkah nyata yang dapat kita lakukan bersama tanpa harus menunggu orang lain. Kita sendirilah yang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik; bukan orang lain," tegas Puan.

Dirinya lantas mengingatkan kalau visi yang dibangun oleh seluruh anggota DPR RI tidak akan bisa terwujud tanpa didasari pada aksi.

Puan lantas mendorong para anggota DPR RI dari seluruh fraksi untuk bekerja mewujudkan DPR menjadi rumah rakyat.

"Marilah kita perkuat komitmen dan kerja bersama untuk mewujudkan DPR RI yang sungguh-sungguh menjadi rumah rakyat, suara rakyat, dan perjuangan kehidupan rakyat," tandas dia.

Baca juga: Saat Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Digugat ke MK

Dalam momen ini, Puan menjabarkan bahwa sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, DPR RI telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, serta menerima ribuan aspirasi dan pengaduan masyarakat. 

Dari total pengaduan yang masuk, isu hukum menjadi keluhan paling dominan.

"Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa 'kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar'. Artinya, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, DPR RI hanya pelaksana amanat itu," kata Puan dalam laporannya.

Sepanjang tahun sidang ini, selain 16 UU yang telah disahkan, masih ada 10 RUU yang sedang dibahas di tahap Pembicaraan Tingkat I. 

Dari sisi fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah disebut telah mengawal efektivitas penggunaan APBN agar memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Dalam fungsi pengawasan, DPR membentuk sejumlah tim khusus, melaksanakan rapat-rapat bersama kementerian/lembaga, hingga melakukan ratusan kunjungan kerja. 

Sepanjang 2024–2025, tercatat 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, 196 rapat dengar pendapat umum, serta 560 kunjungan kerja pengawasan digelar di berbagai daerah.

Sementara itu, pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR berjumlah 6.297, terdiri dari 5.519 melalui surat dan 778 secara daring. 

Menurut Puan, pengaduan tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti. Lima isu yang paling banyak dikeluhkan meliputi bidang hukum, pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama.