Sosok Anggota DPR Ungkap MBG jadi Bahan Lelucon: Makan Beracun Gratis dan Makan Belatung Gratis

Point Utama : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi bahan lelucon publik karena marak dengan kasus keracunan siswa sekolah. Dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Anggota DPR Charles Honoris mengungkapkan MBG banyak dipelesetkan menjadi “Makan Beracun Gratis” dan “Makan Belatung Gratis” menyusul temuan makanan tak layak konsumsi di lapangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi bahan lelucon publik karena marak dengan kasus keracunan siswa sekolah.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Charles Honoris mengungkapkan bahwa kini ramai MBG dipelesetkan.

Di antaranya MBG menjadi “Makan Beracun Gratis” dan “Makan Belatung Gratis” menyusul temuan makanan tak layak konsumsi di lapangan.

“Kontennya banyak Pak, lucu-lucu. MBG sekarang dipelesetin jadi Makan Beracun Gratis, Makan Belatung Gratis, makanan berbahaya dan lain-lain,” kata Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Ahli Serangga

Ia juga menyoroti satir yang menyebut Kepala BGN sebagai “ahli serangga” karena belatung ditemukan dalam nasi MBG.

“Fotonya banyak beredar. Ada teks Kepala BGN ‘ahli serangga’ karena bisa ada belatung di nasi MBG. Lucu-lucu, tapi menyedihkan,” ujarnya.

Baca juga: Pengakuan Bocah SMP di Palopo Makan Ayam Masih Berdarah di Menu MBG, Sempat Dikira Saus

Charles Honoris menilai fenomena ini sebagai indikator hilangnya kepercayaan publik terhadap MBG. 

Ia mendesak pembenahan mendasar agar program tidak terus menjadi sumber trauma.

“Saya sedih melihat ini. Harus ada langkah besar untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah mencatat 6.517 kasus keracunan makanan hingga akhir September menurut data BGN. 

Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa, termasuk lonjakan signifikan di Garut dan Bandung Barat.

Namun, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi.