5 Poin Pesan Sri Mulyani usai Rumahnya Dijarah: Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

TRIBUNNEWS.com - Sehari setelah rumah pribadinya di kawasan Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten, dijarah dan dirusak pada Minggu (31/8/2025), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuliskan pesan.

Pesan itu disampaikan Sri Mulyani lewat unggahan di Instagramnya, @smindrawati, Senin (1/9/2025).

Sri Mulyani mengatakan, 11 jam setelah rumahnya dijarah, ia menghadiri rapat di Istana Negara bersama jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.

Rapat itu, ujarnya, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berikut lima poin pesan Sri Mulyani:

1. Rapat bahas soal situasi terkini

Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan ia bersama para pejabat Kabinet Merah Putih, serta Prabowo dan Gibran, membahas situasi sosial, politik, dan keamanan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Baca juga: Sosok 7 Inisiator 17+8 Tuntutan Rakyat pada DPR dan Pemerintah yang Viral di Media Sosial

Ia menyebut semua pihak yang hadir berdiskusi mengenai langkah-langkah penting untuk mengembalikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

"Minggu sore, sebelas jam setelah kediaman pribadi saya dijarah dan dirusak, saya hadir di Istana Negara untuk agenda Rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran," katanya, dikutip Tribunnews.com.

"Rapat membahas situasi sosial, politik, keamanan, dan aksi demo dua hari terakhir, dan langkah-langkah penting dan koordinatif untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban serta untuk mengembalikan stabilitas nasional," imbuh dia.

2. Pemerintah dengarkan aspirasi

Selanjutnya, Sri Mulyani menyebut pemerintah menghormati dan mendengarkan aspirasi, kritik, dan masukan dari rakyat.

Aspirasi dan kritik itu termasuk desakan melakukan perbaikan dan koreksi terhadap sistem pemerintahan.

"Pemerintah menghormati dan mendengar penyampaian aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan koreksi dengan tetap menjaga semangat gotong-royong dan persatuan," urai Sri Mulyani.

Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan, pendapat adalah sesuatu yang wajar," ucapnya.

3. Perlu pemerintah yang bersih

Sri Mulyani kemudian menyebut, untuk membangun Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, diperlukan proses yang kompleks, rumit, dan panjang.