Polri Bidik Tersangka Perorangan hingga Korporasi di Kasus Beras Oplosan, Bakal Dijerat TPPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Pangan Polri saat ini telah menemukan adanya 5 merek beras premium yang melanggar mutu hingga takaran atau oplosan dari 3 produsen.

Beras oplosan adalah beras yang dicampur dari berbagai jenis atau kualitas berbeda, sering kali dengan tujuan meningkatkan keuntungan secara tidak jujur.

Baca juga: Kompolnas Dukung Penindakan Tegas Kasus Beras Oplosan: Tak Boleh Tebang Pilih

Dalam hal ini, Polri masih membidik tersangka baik perorangan dan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran. Korporasi adalah bentuk badan usaha berbadan hukum yang memiliki identitas terpisah dari pemiliknya dan diakui secara resmi oleh negara. Korporasi bisa dimiliki oleh individu, kelompok, atau publik melalui kepemilikan saham, dan biasanya beroperasi dalam skala besar dengan struktur organisasi yang kompleks.

Polri yaitu lembaga penegak hukum nasional yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Kasus Beras Oplosan, Ketua DPD Usul Bentuk Tim Verifikasi Mutu Beras Nasional

Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut pihaknya akan segera mengumpulkan alat bukti tambahan sebelum melakukan gelar perkara penetapan tersangka di kasus ini.

"Terkait masalah tersangka, bisa perorangan dan bisa korporasi. Kenapa demikian? Karena profitnya otomatis perusahaan yang akan menikmati," kata Helfi dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Kamis (24/7/2025).

Nantinya, dalam proses penyidikan ini, kata Helfi, pihaknya bakal memanggil jajaran direksi dari produsen merek beras premium yang melakukan pelanggaran.

Ketiga produsen itu yakni PT Food Station selaku produsen Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru dan Setra Pulen. Kemudian Toko SY (Sumber Rejeki) produsen Jelita dan PT Padi Indonesia Maju Wilmar selaku produsen Sania.

PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang distribusi, perdagangan, dan pengelolaan bahan pangan, khususnya beras. Didirikan pada 28 April 1972, perusahaan ini memiliki peran strategis sebagai pilar ketahanan pangan.

Toko SY adalah salah satu produsen dan distributor beras yang saat ini sedang menjadi sorotan publik karena diduga terlibat dalam praktik pengoplosan beras, yaitu mencampur beras dari berbagai kualitas namun tetap menjualnya sebagai beras premium. Produk yang mereka pasarkan antara lain merek Jelita dan Anak Kembar.

PT Padi Indonesia Maju adalah bagian dari Wilmar Group, sebuah konglomerat agribisnis multinasional yang dikenal luas di sektor kelapa sawit dan kini merambah ke bisnis beras melalui entitas bernama PT Wilmar Padi Indonesia (WPI). Perusahaan ini didirikan pada 26 April 2018 dan bergerak di bidang penggilingan padi dan distribusi beras.

"Direksi kita akan melakukan pendalaman karena yang jelas apa yang dipertanggungjawabkan dibawah tanggung jawabnya Direksi," tuturnya. 

Lebih lanjut, Helfi mengatakan dalam kasus ini pihaknya juga turut mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tujuan mencari tahu berapa lama praktik beras oplosan ini dilakukan. 

Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindakan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari kejahatan, agar tampak sah secara hukum dan bisa digunakan dalam aktivitas ekonomi legal.

"Selain perlindungan konsumen juga ada UU Tindak Pidana Pencucian Uang, itu akan mentracing berapa lama dia melakukan dan keuntungannya berapa banyak," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Kasus Beras Oplosan juga Terjadi di Malaysia, Bagaimana Faktanya?