Ombudsman Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Antisipasi Potensi Kelangkaan Buntut Isu Beras Oplosan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI menyampaikan pemerintah harus melakukan mitigasi potensi kelangkaan beras setelah merebaknya isu beras oplosan.

Pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan tersebut secara cepat.

"Kalau menurut saya, pemerintah harus betul-betul memitigasi terkait persoalan ini dan waktunya tidak banyak. Saya sendiri melihat ini sudah genting. Sudah perlunya short cut untuk mengatasi kelangkaan beras," kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Yeka mengatakan, berdasarkan pengecekan Ombudsman pada sejumlah kecamatan di Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, ditemukan stok beras menipis.

"Ada penggilingan besar yang biasanya punya stok 30 ribu ton setiap hari, sekarang tinggal 2 ribu, itu berarti sekitar 7,5 persen. Ada yang tadi punya stok sekitar 5 ribu ton, sekarang tinggal 200 ton," jelasnya.

Baca juga: Kasus Beras Oplosan Terungkap, Pedagang Dapat Berkah dan Mengalami Peningkatan Penjualan

Selain itu, kata Yeka, pihaknya juga melakukan pengecekan stok beras di pasar modern atau retail market, dan tidak menemukan stok beras.

"Dua minggu lalu kami kumpulkan ahli, hari ini kami undang pelaku usaha dan ternyata, kelangkaan ataupun ketiadaan stok itu terkonfirmasi," ucapnya.

Terkait temuan itu, ia mengatakan, pemerintah harus segera melepas cadangan beras Bulog untuk mengisi stok beras di pasaran.

Baca juga: 3 Bos PT Padi Indonesia Maju Tersangka Kasus Beras Oplosan Tak Ditahan, Ini Alasan Polri

Ia menyoroti, stok cadangan beras Bulog surplus sampai bulan Juni-Juli 2025.

"Secara matematik, hal ini bisa diperkirakan pemerintah, kan Bulog mengatakan punya surplus sampai bulan Juni-Juli ini sekitar 3,6 juta ton. Dari 3,6 juta ton itu, 2,7 ton diserap oleh Bulog sehingga masih ada sisa sekitar 900 ribu ton," jelasnya.

"Tahun lalu, Bulog tidak menyerap besar-besaran seperti sekarang. Ada surplus tapi ada di penggilingan. Nah sekarang, bagaimana caranya agar beras ini ada di pasar? Lepas," ucapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras naik sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Produksi kita sampai dengan bulan Juli, itu sesuai BPS yang dirilis paling terakhir adalah peningkatan produksi kita 14 persen,” kata Amran usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Ia juga memastikan ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman.