Pendidikan GOTAG
Komisi IV DPR
Berita
-
DPR Sebut Stok BBM Subsidi untuk Petani dan Nelayan Terkendali
Eko Wahyudi, menegaskan kuota dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan terkendali.
-
DPR Pertanyakan Tambahan Anggaran Rp145 Miliar Kementan: Digunakan untuk Apa Saja?
DPR minta penjelasan soal tambahan Rp145 miliar untuk Kementan. Pemerintah sebut alokasi diarahkan ke program berdampak langsung.
-
Panggil KKP, Komisi IV DPR Bakal Konfirmasi Soal Izin Pembangunan Tanggul Beton di Laut Cilincing
Komisi IV DPR RI bakal memanggil pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), Senin (15/9/2025) bahas soal tanggul beton di Cilincing
-
Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP Terkait Tanggul Beton di Laut Cilincing yang Dikeluhkan Nelayan
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait munculnya tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara.
-
Titiek Soeharto Kenalkan Selvi Istri Wapres Gibran ke Siswa SMK di Batam: Kenal Nggak Ini Siapa?
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati atau Titiek Soeharto, menghadiri sidak program makan bergizi gratis di SMKN 1 Batam, Kepulauan Riau.
-
Harga Beras Turun di Awal September, Komisi IV DPR Apresiasi Operasi Pasar Kementan
Masih terdapat 100 daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, yang mengalami kenaikan harga beras sehingga memerlukan perhatian serius.
-
Legislator PDI Perjuangan Minta Pemerintah Stabilkan Harga Beras di Pasaran
Sonny menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di tengah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang masih melimpah.
-
Anggota DPR Ini Sentil Rencana Pangan Dialihkan ke TNI: Ini Soal Kompetensi & Pengawasan Anggaran
DPR kritik rencana pangan ke TNI: petani terpinggirkan, anggaran rawan, militer masuk sawah—apa sebenarnya yang sedang digagas pemerintah?
-
HNSI Nilai Program 1.100 Desa Nelayan Bentuk Nyata Keberpihakan Presiden Prabowo kepada Rakyat
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menegaskan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah membangun 1.100 desa nelayan.
-
Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pemerintah Cermat Kelola Tata Niaga Beras Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah menilai, berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern bisa menjadi peluang petani tradisional
-
Teknologi Pendidikan di Indonesia: Antara Efisiensi dan Ancaman Rasionalitas Teknologis
Pendidikan bermakna haruslah melampaui rasionalitas teknologis sempit menuju pembentukan manusia Indonesia yang utuh, kritis, dan berkarakter.
-
KPK Dalami Fakta Sidang Penerimaan THR dan Jam Tangan Mewah oleh Eks Ketua Komisi IV DPR dari SYL
KPK memastikan akan menindaklanjuti fakta sidang SYL mengenai penerimaan uang hingga jam tangan mewah oleh Ketua Komisi IV DPR RI.
-
Soroti Rendahnya Produktivitas Kakao, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Petani butuh teknologi pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan coklat sangat beragam.
-
Ratusan Merek Beras Oplosan Beredar, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tegas
Sebanyak 212 merek beras yang dijual ke masyarakat merupakan beras oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas, mutu, serta volumenya.
-
Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Segera Dituntaskan, Jangan Berlarut-larut
Daniel mengingatkan bahwa penanganan yang lamban bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
-
Rapat dengan Komisi IV DPR, Mentan Lapor Perkembangan Penanganan Beras Oplosan
Dia menyoroti perbedaan mencolok antara harga di tingkat petani atau penggilingan yang menurun, dengan harga di tingkat konsumen yang meningkat.
-
Anggota Komisi IV DPR: Hampir 25 Persen Beras di Pasar Diduga Oplosan
Dia menyesalkan praktik curang yang dilakukan oleh oknum perusahaan dalam menjual beras berkualitas rendah dengan label premium.
-
Percepat Swasembada Pangan, Komisi IV DPR Sebut Tak Bisa Dikerjakan Hanya Satu Kementerian Saja
Tantangan Indonesia ke depan untuk mencapai swasembada pangan akan semakin berat, salah satu kendalanya adalah berkurangnya lahan pertanian.
-
Pimpinan Komisi IV DPR Cecar Menteri Trenggono soal Marak Jual Beli Pulau Secara Online
Ia mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menelusuri legalitas atas kepemilikan dan pemasaran pulau-pulau tersebut di situs luar negeri.
-
Komisi IV DPR Minta Produktivitas Sawit Digenjot untuk Dukung Program Mandatori B40
Kebijakan mandatory B35 ke B40 dan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sangat relevan dikaitkan dengan kondisi geopolitik global.
