Minggu, 5 Oktober 2025

Anggota Komisi I DPR Desak Negara Lawan Sindikat TPPO di Luar Negeri

DPR menyoroti meningkatnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dok Pribadi
KASUS TPPO - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia menyoroti meningkatnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. 

Di antaranya:

1. Pembangunan sistem deteksi dini TPPO berbasis teknologi dan big data, bekerja sama dengan platform digital dan lembaga keuangan.

2. Sistem pendaftaran dan pengawasan pekerja migran yang transparan, dengan verifikasi digital yang dapat dipantau lintas kementerian.

3. Sosialisasi massif kepada masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat migrasi tinggi, mengenai bahaya TPPO dan jebakan lowongan kerja online.

4. Ratifikasi dan penegakan perjanjian internasional terkait perdagangan orang, kejahatan digital, dan perlindungan pekerja migran.

5. Pembentukan task force lintas negara bersama ASEAN untuk menindak pusat-pusat operasi kriminal yang menggunakan tenaga kerja paksa.

“Negara tidak boleh kalah oleh sindikat lintas negara. Perlindungan WNI adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kolektif kita. Harus ada komitmen politik dan kebijakan yang tegas untuk melindungi setiap warga, di manapun mereka berada,” tandas Farah.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved