Anggota Komisi I DPR Desak Negara Lawan Sindikat TPPO di Luar Negeri
DPR menyoroti meningkatnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Di antaranya:
1. Pembangunan sistem deteksi dini TPPO berbasis teknologi dan big data, bekerja sama dengan platform digital dan lembaga keuangan.
2. Sistem pendaftaran dan pengawasan pekerja migran yang transparan, dengan verifikasi digital yang dapat dipantau lintas kementerian.
3. Sosialisasi massif kepada masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat migrasi tinggi, mengenai bahaya TPPO dan jebakan lowongan kerja online.
4. Ratifikasi dan penegakan perjanjian internasional terkait perdagangan orang, kejahatan digital, dan perlindungan pekerja migran.
5. Pembentukan task force lintas negara bersama ASEAN untuk menindak pusat-pusat operasi kriminal yang menggunakan tenaga kerja paksa.
“Negara tidak boleh kalah oleh sindikat lintas negara. Perlindungan WNI adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab kolektif kita. Harus ada komitmen politik dan kebijakan yang tegas untuk melindungi setiap warga, di manapun mereka berada,” tandas Farah.
5 Misteri di Balik Kematian Diplomat Arya Daru Pangayunan |
![]() |
---|
Delegasi RI Menginap di Hotel yang Dibakar Demonstran Nepal |
![]() |
---|
Pihak Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Aksi Demo Berujung Kericuhan di Nepal |
![]() |
---|
Anggota Komisi I DPR Respons Isu TNI Ingin Pidanakan Ferry Irwandi: Banyak Kasus Lebih Mendesak |
![]() |
---|
Upaya Keluarga Arya Daru Mencari Keadilan, Minta Bantuan TNI hingga Perlindungan ke LPSK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.