Pemindahan Ibu Kota Negara
Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Juga Diteken, Djarot PDIP: Begitu Hasilnya Kalau Terlalu Dipaksa
Atas hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tersebut menyebut kalau kondisi yang terjadi saat ini terkait pemindahan ibu kota adalah gambaran
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat merespons soal belumnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, Keppres itu juga dimungkinkan akan diteken di pemerintahan era Prabowo Subianto mendatang.
Merespons hal tersebut, Djarot mempertanyakan kenapa hingga kini belum juga ada penandatanganan terhadap Keppres tersebut, padahal, sebelumnya pemerintah menyatakan sangat siap terhadap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang sebelumnya kan sudah memaksakan menyampaikan sangat siap ya baru sekarang," kata Djarot saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2024).
Djarot juga menegaskan, sejatinya memang tidak mudah dalam memindahkan Ibu Kota.
Sehingga kata dia, proyek tersebut jangan seharusnya dipaksakan, termasuk target menggelar upacara Hari Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.
"Tapi menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," kata dia.
Baca juga: Legislator Demokrat dan PKS Setuju Pansus Skandal Mark Up Impor Beras Rp 2,7 T Dibentuk
Atas hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tersebut menyebut kalau kondisi yang terjadi saat ini terkait pemindahan ibu kota adalah gambaran terhadap sesuatu yang dipaksakan.
Beberapa permasalahan bahkan kata dia, masih timbul di IKN termasuk belumnya masuk air hingga listrik dan beberapa infrastruktur yang belum rampung.
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata dia.
"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambung Djarot.
Baca juga: DPR Tetapkan Badan Karantina Indonesia jadi Mitra Kerja Komisi IV, Ini Tugas Baratin
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyinggung agar pemerintah tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.
Terlebih, pemerintah sebelumnya selalu menyatakan sangat siap terhadap pemindahan Ibu Kota.
"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandas Djarot.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Beda dari Jokowi, Prabowo Jadikan IKN Pusat Politik 2028—Istana: Tak Ada Ibu Kota Ganda |
---|
Kebut IKN Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan Gedung Legislatif-Yudikatif Akan Ditender |
---|
OIKN Minta Suntikan Anggaran Negara Jadi Rp 21,18 T Buat Bangun Kawasan DPR-Yudikatif di IKN |
---|
Rumah Makan Padang Sederhana Bakal Buka di IKN, Pembangunan Direncanakan Mulai Kuartal IV 2025 |
---|
Setelah 2026, Kementerian PU Setop Bangun Proyek Baru di IKN Nusantara, Siapa Pelanjutnya? |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.