Basuki Pastikan Pembangunan IKN Tidak akan Dihentikan Sementara: Prabowo Justru Minta Dipercepat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan IKN tidak akan dihentikan sementara atau diberlakukan moratorium.

IKN adalah proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

IKN dirancang sebagai kota masa depan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan, dengan target menjadi pusat pemerintahan pada 2028.

Ia menyebut bahwa tidak akan adanya moratorium ini merupakan arahan langsung dari Istana.

Baca juga: Lelang Proyek Pembangunan IKN Tahap 2 Awal Agustus 2025

"Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium dan pembangunan IKN justru dipercepat," kata Basuki ketika menerima kunjungan pihak Artha Graha Network di IKN, dikutip dari siaran pers pada Senin (4/8/2025).

Menurut Basuki, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pembangunan gedung Yudikatif dan Legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun.

"IKN adalah proyek prioritas nasional yang secara hukum telah memiliki undang-undang serta anggaran yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Basuki menjelaskan bahwa saat ini pembangunan difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Sekarang kita berada di KIPP 1A, terdapat Istana, di sebelah kanan adalah Legislatif, dan di sebelah kiri adalah Yudikatif. Ini semua akan kita bangun dalam tiga tahun," ucapnya.

Sementara itu untuk KIPP 1B, ia menyebut pembangunannya sudah berjalan karena di sana telah ada beberapa investasi yang masuk.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menambahkan, agar ekosistem perkotaan di IKN dapat berfungsi optimal, dibutuhkan elemen-elemen pendukung.

“Yang saat ini kami butuhkan agar ekosistem bisa berjalan adalah crowd, tempat-tempat keramaian dan juga lifestyle, seperti sarana olahraga," kata Roi.

"Jadi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menciptakan kenyamanan agar betah tinggal di sini,” jelasnya.

Menurut Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, IKN telah memiliki target market.

Saat ini IKN telah dihuni oleh sekitar 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5 ribu orang.