TAG
Ibu Kota Nusantara
Berita
Foto (19)
-
Komisi II DPR Minta Pemerintah Jelaskan Teknis IKN sebagai Ibu Kota Politik
Deddy Sitorus meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan soal nomenklatur dari status Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik.
-
Golkar Minta Pemerintah Perjelas Status IKN sebagai Ibu Kota Politik
Ahmad Doli Kurnia, meminta pemerintah memberikan penjelasan rinci terkait penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik.
-
Beda dari Jokowi, Prabowo Jadikan IKN Pusat Politik 2028, Istana: Tak Ada Ibu Kota Ganda
IKN 2028 bukan lagi simbol negara. Prabowo ubah haluan, Istana bicara tegas: tak ada ibu kota ganda. Kenapa berubah?
-
Otorita IKN Tegaskan Batas Wilayah dengan Balikpapan, Pastikan Kepastian Hukum dan Tata Wilayah
Rapat koordinasi ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan
-
Di Depan Warga Dayak, Wapres Gibran Pastikan Pembangunan IKN Lanjut
Gibran meminta warga suku Dayak terus mendukung pembangunan IKN dan tidak termakan berita bohong atau hoaks
-
Masyarakat Kalimantan Timur Kini Dapat Akses Edukasi dan Peluang Investasi di Kawasan IKN
Galeri Investasi Digital hadir di IKN. Warga Kalimantan Timur kini dapat akses edukasi dan peluang investasi yang inklusif.
-
Termasuk Gaji PNS, 3 Hal Penting Tak Disinggung Prabowo pada Pidatonya di DPR Kemarin
Tiga hal penting yang ditunggu publik dan kerap jadi perbincangan di tengah masyarakat namun tidak disinggung Prabowo dalam pidatonya.
-
Pengerahan Rudal Balistik Indonesia di Dekat IKN Jadi Sorotan Media Asing
Pengerahan rudal balistik Indonesia, yang pertama di Asia Tenggara, dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional
-
Keponakan Prabowo Minta Kabareskrim Tindak Dugaan TPPO Berujung Prostitusi di IKN
Dugaan praktik TPPO di IKN kini menjadi muara dari maraknya praktik prostitusi di kawasan calon ibu kota negara Indonesia tersebut.
-
Prabowo Target Proyek IKN Rampung 3 Tahun, DPR Ingatkan Kondisi Ekonomi
Edi Purwanto menilai percepatan proyek IKN harus mempertimbangkan situasi ekonomi nasional dan skala prioritas pembangunan.
-
Siap Berkantor di Papua atau IKN, Gaya Kerja Gibran Disorot
Wapres Gibran menegaskan bahwa dirinya siap ditugaskan di mana pun, baik di Papua maupun di Ibu Kota Nusantara (IKN), sesuai arahan Presiden.
-
Istana Bantah Rencanakan Aturan Supaya Wakil Presiden Gibran Berkantor di IKN
Istana membantah kabar bahwa pemerintah sedang menyusun aturan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
-
Gibran Sebut Narasi IKN Babat Hutan Hoaks: Melihat Dampak Ibu Kota Baru terhadap Hutan Kalimantan
Sejak diumumkan pembangunannya, IKN sudah memancing sejumlah kontroversi, terutama soal potensi deforestasi dan ancaman terhadap satwa liar.
-
Basuki Hadimuljono Surati DPR, Konsultasi Perubahan Rencana Induk IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyurati DPR terkait permohonan konsultasi perubahan Rencana Induk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
3 Kritik ke Rezim Jokowi Disebut-sebut Bikin Tom Lembong Dijerat Korupsi Impor Gula
Menurut Usman Hamid, ada tiga kritik terhadap rezim Jokowi yang membuat Tom Lembong dijerat kasus dugaan tindak pidana korupsi.
-
NasDem Usul IKN Dijadikan Ibu Kota Kalimantan Timur jika Batal Jadi Ibu Kota Negara
Partai NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur
-
Upacara HUT ke-80 RI Tidak Digelar di IKN, Ini Kata Wapres Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa peringatan HUT RI di Jakarta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
-
Warga Lokal Dilatih Pimpin Pembangunan IKN, Komunitas Adat Terlibat Aktif
Masyarakat lokal dan komunitas adat kini dilatih jadi pemimpin pembangunan IKN, wujud inklusivitas Nusantara baru.
-
Cak Imin Kaget Ada PSK di IKN: Waduh!
Pernyataan mengejutkan datang dari Cak Imin soal maraknya PSK di sekitar IKN. Satpol PP pun membenarkan, praktik prostitusi daring sudah terpantau sej
-
MenPAN RB: Hunian Dinas di IKN Khusus untuk ASN Sudah Berkeluarga
Selain hunian dinas, pemerintah juga tengah menyiapkan skema tunjangan khusus bagi ASN yang menjadi gelombang pertama pemindahan. Kebijakan ini dihara