KPK Minta Menkes Laporkan Praktik Jual Beli Rekomendasi Dokter
KPK minta Menkes Budi Gunadi Sadikin melaporkan temuannya terkait dugaan praktik jual beli rekomendasi dokter.
Karena, mereka biasanya ikut-ikutan diancam akan diboikot.
"Jadi ada abuse of power," kata Budi.
Budi mengamini pelaku jual beli rekomendasi dokter ini sulit dicari.
Para pelaku biasanya berpesan jangan sampai fakta ini tersebar sedangkan korbannya bungkam karena takut.
"Jadi kayak kentut. Bau tapi enggak tahu (siapa, red) karena orang akan takut ketika dia mengaku akan terancam karirnya atau rekomendasinya ke depan," ungkapnya.
Selain jual beli rekomendasi, Menkes Budi juga mengaku kerap mendapat cerita adanya nepotisme dalam proses ini dari para dokter di Indonesia.
"Beberapa teman merasa sulit masuk rekomendasi kalau misalnya saingan dengan anaknya yang memberikan rekomendasi di sana," sebutnya.
"Kedua beberapa spesialis sulit mendapat rekomendasi untuk masuk ke daerah tertentu walaupun dokter spesialisnya kurang karena sangat dijaga di sana," tambah Budi.
Dengan berbagai kondisi ini, Budi mengingatkan penerbitan rekomendasi praktik dokter harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Jangan sampai ada mekanisme yang tidak sesuai.
Saran Budi, rekomendasi praktik dokter ini bisa dilakukan oleh IDI di masing-masing daerah.
"Sehingga menghindari abuse of power, negosisasi satu per satu, non-sistem, under the table and nobody knows karena adanya pemberian rekomendasi yang sifatnya transaksional," katanya.
Hakim Perintahkan Jaksa KPK Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Korupsi Proyek Jalan Sumatera Utara |
![]() |
---|
Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Bacakan Pembelaan, Ungkap Perjuangan Anak dan Ibunya yang Sakit |
![]() |
---|
Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Periksa Mantan Bendahara Amphuri |
![]() |
---|
KPK Cium Praktik Jual Beli Kuota Haji Khusus Antar Biro Perjalanan |
![]() |
---|
Menas Erwin Djohansyah Akhirnya Ditahan KPK Setelah 3 Kali Mangkir Panggilan Penyidik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.