KPK Minta Menkes Laporkan Praktik Jual Beli Rekomendasi Dokter

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan temuannya terkait dugaan praktik jual beli rekomendasi dokter.

Lembaga antirasuah itu memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti.

"Setiap laporan masyarakat ke KPK kami pastikan ditindaklanjuti oleh bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (31/1/2023).

Ali menjelaskan pada tahap awal laporan bakal diverifikasi dan ditelaah.

Tujuannya untuk memastikan soal kelengkapan laporan.

Baca juga: Di Lumajang, Menjual dan Memotong Sapi Harus Pakai Rekomendasi Dokter Hewan

Proses verifikasi dan telaah juga bertujuan untuk memperkaya informasi di tahap awal.

"Yang berikutnya tim pengaduan juga akan memperkaya informasi tersebut sehagai bagian dari verifikasi dan telaahannya," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap praktik penerbitan rekomendasi izin praktik dokter di Indonesia.

Salah satunya terkait adanya uang setoran yang harus disampaikan ke grup tertentu.

"Ada beberapa dokter yang tidak nyaman karena kalau mau dikasih rekomendasi, ada janji setoran ke atas yang masuk ke grup," kata Budi dalam tayangan YouTube webinar bertajuk 'Polemik Kewenangan Rekomendasi Izin Praktik Dokter' di YouTube Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau dikutip Senin (30/1/2023).

Pemberian setoran ini, lanjut Budi, dialami sejumlah dokter spesialis.

Mereka kebanyakan tidak nyaman tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada ancaman rekomendasi itu tak akan dikeluarkan dengan alasan apapun.

"Padahal rumah sakitnya dan dinas kesehatan butuh," ujarnya.

Hanya saja, rumah sakit dan dinas kesehatan juga tak bisa berbuat banyak dengan adanya praktik ini.

Karena, mereka biasanya ikut-ikutan diancam akan diboikot.

"Jadi ada abuse of power," kata Budi.

Budi mengamini pelaku jual beli rekomendasi dokter ini sulit dicari.

Para pelaku biasanya berpesan jangan sampai fakta ini tersebar sedangkan korbannya bungkam karena takut.

"Jadi kayak kentut. Bau tapi enggak tahu (siapa, red) karena orang akan takut ketika dia mengaku akan terancam karirnya atau rekomendasinya ke depan," ungkapnya.

Selain jual beli rekomendasi, Menkes Budi juga mengaku kerap mendapat cerita adanya nepotisme dalam proses ini dari para dokter di Indonesia.

"Beberapa teman merasa sulit masuk rekomendasi kalau misalnya saingan dengan anaknya yang memberikan rekomendasi di sana," sebutnya.

"Kedua beberapa spesialis sulit mendapat rekomendasi untuk masuk ke daerah tertentu walaupun dokter spesialisnya kurang karena sangat dijaga di sana," tambah Budi.

Dengan berbagai kondisi ini, Budi mengingatkan penerbitan rekomendasi praktik dokter harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Jangan sampai ada mekanisme yang tidak sesuai.

Saran Budi, rekomendasi praktik dokter ini bisa dilakukan oleh IDI di masing-masing daerah.

"Sehingga menghindari abuse of power, negosisasi satu per satu, non-sistem, under the table and nobody knows karena adanya pemberian rekomendasi yang sifatnya transaksional," katanya.