Penuhi Konvensi Ottawa, Kamboja Bakal Sisir Ranjau Ilegal yang Mereka Tanam di Wilayah Thailand

Pukul 11.07, pintu ruang rapat dibuka kembali untuk memungkinkan media merekam momen penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara kedua pimpinan delegasi.

Berikut ringkasan hasil rapat luar biasa RBC antara Thailand dan Kamboja:

• Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan seluruh 13 poin kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat GBC di Malaysia pada 7 Agustus 2025.
  Selain itu, kedua pihak juga membahas empat usulan tambahan dari Thailand, di mana tiga usulan diterima oleh Kamboja, yaitu:
• Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam penjinakan ranjau kemanusiaan.
  Kesepakatan ini akan dibahas lebih detail pada rapat GBC berikutnya untuk menentukan mekanisme pelaksanaannya.
• Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam menangani kejahatan transnasional, khususnya sindikat penipuan berbasis call center.
  Kerja sama ini akan dilakukan melalui platform Kementerian Dalam Negeri Kamboja untuk berdiskusi dengan lembaga terkait di Thailand.
  Disepakati pula bahwa diskusi teknis lebih lanjut akan dilakukan pada rapat GBC berikutnya.
• Kedua pihak sepakat untuk membentuk mekanisme penyelesaian masalah dengan mendirikan Kelompok Koordinasi (CG) dan Komite Perbatasan Kecamatan (TBC).
  Kedua mekanisme ini akan berfungsi sebagai pendukung Komite Perbatasan Regional (RBC) dalam menyelesaikan masalah di tingkat lokal.

Terkait penyelesaian isu pelanggaran MoU 43, pihak Kamboja meminta agar isu tersebut dibahas melalui mekanisme lain karena tidak berada dalam kewenangan RBC.

Pihak Thailand mengonfirmasi bahwa isu ini disampaikan kepada Kamboja sebagai bentuk pemberitahuan mengenai pentingnya penyelesaian isu tersebut, sekaligus menyatakan niat Thailand untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

Usai rapat, otoritas Thailand memimpin delegasi pengamat sementara (IOT) yang terdiri dari perwakilan delapan negara anggota ASEAN menuju Ban Nong Chan dan Ban Nong Ya Kaeo di Distrik Khok Sung, Provinsi Sa Kaeo.

Wilayah tersebut saat ini menjadi titik sengketa akibat dugaan pelanggaran wilayah oleh salah satu pihak.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan gambaran langsung mengenai kondisi terkini di lokasi kepada para pengamat internasional.

(Tribunnews.com/Bobby)