Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Bernegosiasi Langsung dengan AS

Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Negosiasi Langsung dengan AS

TRIBUNNEWS.COM - Pengakuan pihak Amerika Serikat (AS) kalau mereka sudah melakukan kontak langsung dengan gerakan Hamas rupanya tidak hanya membuat geram pihak Israel, namun juga pihak Otoritas Palestina (PA).

Sebagai catatan, PA merupakan unsur utama dari Kepresidenan Palestina.

Baca juga: Seputar Perundingan Rahasia Nan Langka AS-Hamas: Sapaan dan Ancaman Trump Saat Israel Cemburu

Pada Selasa (11/3/2025), Kepresidenan Palestina mengatakan pihaknya mengutuk kontak Hamas dengan pihak asing tanpa mandat nasional.

Pihak asing yang dimaksud adalah utusan AS untuk urusan sandera, Adam Boehler.

Presidensi Palestina menilai, kontak Hamas dengan AS, tanpa koordinasi, merupakan bentuk pengabaian terhadap otoritas.

"Presidensi Palestina menambahkan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: "Kami menganggap kontak-kontak ini sebagai pengalih perhatian dari posisi Palestina"," kata laporan Khaberni, dikutip Rabu (12/3/2025).

Presidensi Palestina bahkan menilai komunikasi yang dilakukan Hamas dengan AS ini melanggar hukum Palestina.

"Hukum Palestina mengkriminalisasi komunikasi dengan entitas asing," kata pernyataan itu.

Seputar PA

Otoritas Palestina (PA) , badan pemerintahan daerah otonomi Palestina di Tepi Barat. 

Didirikan pada tahun 1994 sebagai bagian dari Perjanjian perdamaian Oslo Agreement (Perjanjian Oslo) antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), PA juga memiliki kewenangan pemerintahan de jure atas keseluruhan Jalur Gaza, tetapi tidak menjalankan kontrol de facto di sana sejak 2007, ketika Hamas mengambil alih kendali wilayah tersebut dengan paksa. 

"Meskipun PA, hingga saat itu, demokratis, Presiden Mahmoud Abbas sejak itu memerintah dengan dekrit dan menunda pemilihan umum tanpa batas waktu. Pada tahun 2011, PA telah membangun lembaga-lembaga untuk negara yang berfungsi, tetapi kemudian mengalami krisis keuangan berulang kali di bawah tekanan dari Israel dan negara-negara lain," tulis ulasan britannica.

PA didirikan setelah bertahun-tahun permusuhan dengan pendudukan Israel. 

Pertemuan rahasia yang diadakan di Norwegia pada tahun 1993 antara PLO dan Israel menyebabkan penandatanganan Deklarasi Prinsip bersejarah (Kesepakatan Oslo), di mana kedua belah pihak sepakat untuk saling pengakuan dan persyaratan di mana fungsi pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza—yang diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967—akan secara progresif diserahkan kepada dewan Palestina.

Selama waktu itu—dalam apa yang secara umum dikenal sebagai proses Oslo—Israel dan Palestina harus merundingkan perjanjian damai permanen untuk menyelesaikan status akhir wilayah ini.