Bukan Cuma Israel, Otoritas Palestina Juga Gerah Hamas Bernegosiasi Langsung dengan AS

Perjanjian antara kedua belah pihak menyerukan Otoritas Palestina (PA) untuk mengambil kendali atas sebagian besar wilayah berpenduduk di wilayah yang diduduki.

Keamanan untuk wilayah tersebut akan berada di tangan polisi Palestina, meskipun warga Israel akan dijamin kebebasan bergerak.

Beberapa kelompok militan Palestina, khususnya Hamas , mengecam perjanjian damai tersebut.

Administrasi PA

PA diatur oleh konstitusi sementara yang dikenal sebagaiUndang-Undang Dasar, yang dapat diubah oleh badan legislatif dengan mayoritas dua pertiga.

Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan empat tahun, dengan batas dua masa jabatan.

Presiden adalah panglima tertinggi pasukan keamanan, mengelola hubungan luar negeri , memiliki kewenangan untuk memveto undang-undang, dan dapat mengeluarkan dekrit ketika badan legislatif sedang tidak bersidang. Perdana menteri , yang ditunjuk oleh presiden, dan dewan menteri memegang otoritas eksekutif utama, dengan kepercayaan dari Dewan Legislatif Palestina (PLC). 

PLC terdiri dari 132 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Menurut amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2005, pemilihan umum tahun 2006 menggunakan sistem perwakilan mayoritas campuran dan proporsional .

Hal ini mengakibatkan hasil yang kontroversial, yaitu Hamas memenangkan 74 kursi meskipun memperoleh 44 persen suara (melawan 41 persen suara Fatah, unsur utama PA ).

Pada tahun 2007 Undang-Undang Dasar diamandemen untuk menjadikan sistem tersebut sepenuhnya proporsional.

Sejumlah kursi, yang ditetapkan oleh keputusan presiden, dialokasikan untuk orang Kristen, dan partai politik harus memasukkan sejumlah perempuan dalam daftar mereka, termasuk satu dari tiga posisi teratas.

Di tengah gesekan faksional Fatah-Hamas pada tahun 2007, Presiden Mahmoud Abbas membubarkan pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat, dan setelah itu ia memerintah dengan dekrit.

Pertemuan Hamas dan AS

Terkait hasil pertemuan Hamas dan AS, gerakan Hamas dilaporkan mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga sepuluh tahun dengan Israel.

Usul Hamas itu disampaikan saat Hamas melakukan pembicaraan langsung dengan Adam Boehler.

Ketika diawancarai media penyiaran Israel bernama Kan, Boehler menyebut usul itu akan membuat Hamas dilucuti senjatanya dan tidak terlibat dalam politik pemerintahan.

Saat ditanya mengenai kemajuan perihal gencatan senjata, dia mengatakan hanya ada kemajuan kecil.