Joe Biden Terancam Terlibat Kejahatan Perang, ICC Diminta Selidiki Biden dan Eks-Pejabat AS Lainnya

Pengadilan memiliki yurisdiksi atas pelaku kejahatan yang dilakukan di Palestina, terlepas dari kewarganegaraan mereka atau apakah negara tempat mereka menjadi warga negara merupakan pihak dalam ICC. 

Pengajuan tersebut selanjutnya merinci tidak adanya saling melengkapi di pengadilan AS: bahwa jaksa dan pengadilan AS tidak hanya tidak dapat menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh pejabat AS di Palestina, tetapi mereka juga tidak bersedia melakukannya.

"Kami telah mencoba setiap cara yang tersedia di AS untuk menghentikan keterlibatan pemerintah kami dalam kejahatan keterlaluan yang telah kami saksikan sejak Oktober 2023 di Gaza," kata Jarrar. 

"Ketika lembaga dalam negeri gagal menegakkan hukum yang melarang dukungan militer untuk melakukan kejahatan perang, kami memiliki tanggung jawab khusus sebagai warga Amerika untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Amerika atas peran mereka dalam kejahatan tersebut."

Pengajuan DAWN selanjutnya mendesak jaksa untuk memeriksa peran pejabat pemerintahan Biden lainnya dalam membantu dan bersekongkol, dan berkontribusi terhadap, pelanggaran Statuta Roma, termasuk: Jake Sullivan, saat itu Penasihat Keamanan Nasional; Gina Raimondo, saat itu Menteri Perdagangan; Bonnie Jenkins, saat itu Wakil Menteri Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional; Stanley L. Brown, penjabat Asisten Menteri Urusan Politik-Militer; Amanda Dory, penjabat Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan; dan Mike Miller, penjabat Direktur Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan.

"Penting bagi masyarakat internasional, dan khususnya warga Palestina, untuk mengetahui bahwa rakyat Amerika tidak mendukung kejahatan yang dilakukan pejabat terpilih mereka di Palestina dan bahwa organisasi-organisasi Amerika melakukan bagian mereka untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat ini," kata Whitson. 

"Kita memiliki kewajiban, bukan sekadar hak, sebagai masyarakat sipil Amerika, untuk menggunakan kebebasan berbicara kita untuk melayani kebenaran dan mencari keadilan."

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR