Joe Biden Terancam Terlibat Kejahatan Perang, ICC Diminta Selidiki Biden dan Eks-Pejabat AS Lainnya

Joe Biden Terancam Terlibat Kejahatan Perang, ICC Diminta Selidiki Biden dan Eks-Pejabat AS Lainnya

TRIBUNNEWS.COM- Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) harus menyelidiki mantan pejabat AS Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin atas peran tambahan mereka dalam membantu dan bersekongkol, serta secara sengaja berkontribusi terhadap kejahatan perang Israel dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, kata organisasi masyarakat sipil AS Democracy for the Arab World Now (DAWN).

LSM tersebut menyerahkan komunikasi setebal 172 halaman kepada Jaksa ICC Karim Khan pada 19 Januari 2025. 

Disiapkan dengan dukungan pengacara terdaftar di ICC dan pakar kejahatan perang lainnya, penyerahan tersebut merinci pola keputusan yang disengaja dan bertujuan oleh para pejabat ini untuk memberikan dukungan militer, politik, dan publik untuk memfasilitasi kejahatan Israel di Gaza; dukungan ini mencakup setidaknya $17,9 miliar dalam bentuk transfer senjata, pembagian intelijen, bantuan penargetan, perlindungan diplomatik, dan dukungan resmi atas kejahatan Israel, meskipun mengetahui bagaimana dukungan tersebut telah dan akan secara substansial memungkinkan terjadinya pelanggaran berat.

“Ada dasar yang kuat untuk menyelidiki Joe Biden, Antony Blinken, dan Lloyd Austin atas keterlibatan mereka dalam kejahatan Israel,” kata Reed Brody, anggota dewan DAWN dan pengacara veteran kejahatan perang. 

“Bom yang dijatuhkan di rumah sakit, sekolah, dan rumah Palestina adalah bom Amerika, kampanye pembunuhan dan penganiayaan telah dilakukan dengan dukungan Amerika. Pejabat AS telah menyadari dengan pasti apa yang dilakukan Israel, namun dukungan mereka tidak pernah berhenti.”

Komunikasi DAWN memaparkan dasar hukum dan fakta untuk menyelidiki Biden, Blinken, dan Austin karena melanggar Pasal 25(3)(c) dan (d) Statuta Roma , baik membantu dan bersekongkol serta dengan sengaja berkontribusi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat Israel di Gaza. 

Kejahatan-kejahatan ini termasuk kejahatan yang diidentifikasi dalam surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, termasuk kejahatan perang berupa kelaparan dan dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, tindakan tidak manusiawi, dan penganiayaan, berdasarkan Statuta Roma. 

Ini juga mencakup peran mereka dalam kejahatan perang dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap objek sipil berdasarkan Pasal 8(2)(b)(ii) dan kejahatan genosida berdasarkan Pasal 6.

“Biden, Blinken, dan Austin tidak hanya mengabaikan dan membenarkan bukti kuat kejahatan Israel yang mengerikan dan disengaja, serta mengabaikan rekomendasi staf mereka sendiri untuk menghentikan transfer senjata ke Israel, mereka juga menggandakannya dengan memberi Israel dukungan militer dan politik tanpa syarat untuk memastikan Israel dapat melakukan kekejamannya,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur Eksekutif DAWN. 

“Mereka memberi Israel tidak hanya dukungan militer yang penting tetapi juga dukungan politik yang sama pentingnya dengan memveto beberapa resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB untuk memastikan Israel dapat melanjutkan kejahatannya.”

Pada tanggal 6 Februari 2025, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada pejabat ICC sebagai hukuman atas penyelidikan mereka terhadap pejabat Israel, dan pada tanggal 13 Februari, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada Jaksa ICC Karim Khan berdasarkan perintah ini. 

Perintah ini dapat membuat Trump dikenai tanggung jawab pidana individu atas tindakan menghalangi keadilan berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma. 

Presiden AS juga telah mengusulkan rencana untuk memindahkan secara paksa semua warga Palestina dari Gaza dan mengambil alih wilayah tersebut.

Rencana seperti itu, jika dilaksanakan, juga akan membuat Trump menghadapi tanggung jawab individu atas kejahatan perang dan kejahatan agresi berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma.