Prabowo Khawatir Tingginya Impor Energi Indonesia, Tiap Tahun Habis 40 Miliar Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya anggaran impor energi Indonesia yang mencapai USD 40 miliar per tahun atau setara dengan sekitar Rp654,08 miliar (Rp16.352 per dolar AS).

Menurut Prabowo, dana sebanyak itu seharusnya dapat dialihkan untuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.

“Kita tergantung dari impor terus. Sumber daya kita sangat besar, dan kita keluarkan hampir 40 miliar dolar tiap tahun. Hal ini bisa dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis, pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo saat membuka Konvensi dan Pameran ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/5/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan potensi energi nasional yang melimpah. Ia menyebut Indonesia memiliki kekayaan sumber energi mulai dari minyak dan gas (migas), geothermal, tenaga air, angin, hingga gelombang laut.

“Potensi kita energi hidro sangat besar, energi dari angin, energi dari gelombang ternyata sangat besar. Saya baru bicara dengan beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri… Kami sangat optimis, sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali mensuplai energi kepada dunia,” katanya.

Untuk mewujudkan kemandirian energi tersebut, Prabowo menegaskan perlunya reformasi regulasi. Ia meminta seluruh lembaga dan badan terkait menyederhanakan aturan di sektor energi.

“Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan,” tegasnya.

Baca juga: Investasi Pertambangan dan Energi Wajib Terapkan Prinsip ESG, DPR: Kalau Abai, Jangan Beri Insentif

Menurut Prabowo, penyederhanaan regulasi merupakan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan inklusif. Ia mendorong agar proses perizinan dipermudah demi menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri.

“Sederhanakan semua proses, buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin bekerja, dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” tandasnya.