Tim Reformasi Polri Dibentuk, SETARA Ingatkan Jangan Terjebak Isu Jabatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pembentukan Tim Reformasi Polri belakangan ramai diperbincangkan publik. 

Namun menurut Direktur Eksekutif SETARA Institute, Haili Hasan, fokus utama dari tim tersebut bukan semata-mata soal pergantian Kapolri.

“Saya kira pergantian Kapolri bukan isu paling utama. Justru kami khawatir jika hal itu dijadikan narasi dominan, akan menutupi isu-isu lain yang lebih mendasar,” ujar Haili dalam konferensi pers daring, Jumat (19/9/2025).

Haili menekankan bahwa pembentukan Tim Reformasi Polri merupakan bagian dari respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat yang lahir dari gelombang demonstrasi besar akhir Agustus lalu. 

Tuntutan tersebut mencakup reformasi menyeluruh terhadap institusi negara, termasuk penarikan TNI dari pengamanan sipil dan evaluasi terhadap sejumlah kementerian.

“Kalau kita telaah, tuntutannya jauh lebih luas. Ada desakan agar TNI kembali ke barak, ada kementerian yang perlu dibenahi. Jadi isu Kapolri itu hanya bagian kecil dari keseluruhan aspirasi publik,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan isu pergantian Kapolri sebagai pengalihan atas ketidakmampuan memenuhi tuntutan yang lebih substansial.

Baca juga: Reformasi Polri, Apa yang Diperbaiki? Aryanto Sutadi: Pengawasan Lemah, Harus Ada Pakta Integritas

Pembentukan Tim Reformasi Polri sendiri merupakan salah satu poin penting yang disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB)—yang terdiri dari tokoh lintas agama dan masyarakat sipil—kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden Prabowo tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk meresmikan tim tersebut. 

Pelantikan Tim Reformasi Polri disebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat lahir dari aksi protes terhadap kenaikan fasilitas DPR yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. 

Namun, gerakan ini berkembang menjadi seruan reformasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga negara.

17 tuntutan jangka pendek: mencakup penghentian kriminalisasi demonstran, penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen atas kekerasan aparat, serta pembatalan kenaikan gaji DPR dan transparansi anggaran.

8 tuntutan jangka panjang: menyoroti reformasi struktural seperti penghapusan fasilitas mewah DPR, audit independen, reformasi partai politik, perbaikan sistem perpajakan, dan penguatan pengawasan terhadap eksekutif.