Belajar Berbesar Hati Dari Bangsa Ukraina Usai Pidato Prabowo

Oleh: Algooth Putranto
Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara

Untuk kali kedua, pidato Prabowo Subianto di fora internasional bikin geger.

Dua tahun lalu, pada Juni 2023 di ajang International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mengusulkan agar Ukraina-Rusia segera berdamai dengan seluruh konsekuensinya.

Tahun ini, 23 September 2025, Prabowo sebagai Presiden Indonesia menegaskan pentingnya perdamaian di Palestina dalam pidatonya dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Jika pada sambutannya di Shangri-La Dialogue, Prabowo tidak menyinggung pengiriman pasukan perdamaian ke Ukraina--meski TNI telah melakukan lobi ke pusat  pelatihan pasukan NATO di Polandia--maka dalam pidato di PBB secara tegas Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan baret birunya.

Pengiriman pasukan baret biru TNI jelas dan tegas merupakan upaya mendukung terwujudnya solusi dua negara, skema perdamaian yang seharusnya sama-sama memuaskan kedua pihak (win-win solution) dan didorong banyak negara di dunia.

Hal ini tidak lepas dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi Khusus (KTT) PBB pada 22 September 2025 mengukuhkan pengakuan pada Palestina dan Solusi Dua Negara. Sebanyak 142 negara atau dua pertiga anggota PBB mendukungnya.

Seperti sudah diduga, ajang itu disuguhi aksi walk-out delegasi Israel. Delegasi Palestina hanya diwakili oleh Wakil Tetap Palestina untuk PBB New York, Riyad Mansour.

Ini terjadi karena Amerika Serikat menolak memberi visa kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya. Jadilah Mahmoud Abbas mengikuti kegiatan melalui telekonferensi.

Keputusan KTT PBB berarti secara de facto, PBB mengakui kemerdekaan Palestina.

Namun, secara de jure, ini menunggu resolusi Dewan Keamanan PBB, kita tahu selalu ada veto dari Amerika Serikat yang kita tahu Washington pasang badan terhadap Israel.

Amerika Serikat yang selalu mencitrakan diri sebagai pejuang kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah teruji tak pernah ragu untuk mengotori tangannya untuk membungkam tindakan hukum bagi Israel.

Hal paling paling menjijikan tentu saja keputusan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada 6 Februari 2025 untuk menjatuhkan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena surat perintah penangkapan untuk para pemimpin Israel .

Tak cukup itu saja, pada Juni 2025, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi keuangan kepada empat hakim ICC yang melakukan penyelidikan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Demikian juga sanksi keuangan kepada Francesca Albanese , Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah Palestina yang diduduki.