Penegakan Aturan Truk ODOL Melempem, MTI Menyindir: Dua Dekade Cuma Omon-omon

Namun, Djoko menilai sistem fiskal justru tidak mendukung angkutan non-jalan. Angkutan barang lewat kereta api masih dikenai PPN 11 persen, BBM non-subsidi, dan biaya akses rel (track access charge).

Sebaliknya, angkutan jalan menikmati BBM subsidi dan bebas PPN di jalan non-tol.

Baca juga: Korban Sudah Terlalu Banyak, Kemenhub-Polri Diminta Segera Tindak Truk ODOL

Ironisnya, truk ODOL bebas jalan dan malah lebih murah dibanding kereta atau kapal," ujarnya.

Untuk mengakhiri praktik truk ODOL, Djoko menyarankan pemerintah menyusun roadmap yang konkret dan terukur, mulai dari proyek pemerintah dan BUMN yang bebas ODOL, hingga penindakan menyeluruh di sektor swasta.

Djoko juga menyinggung persoalan mendasar lain seperti pungutan liar, ketiadaan sekolah pengemudi truk dan bus, hingga tidak adanya standar upah pengemudi.

Menurut Djoko, pemerintah punya sekolah untuk pilot, masinis, dan nakhoda. Tapi hingga kini belum ada lembaga resmi untuk mendidik pengemudi truk dan bus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan penanganan tegas terhadap truk ODOL, mengingat banyaknya kerusakan jalan yang disebabkan oleh beban kendaraan melebihi kapasitas konstruksi jalan yang ada.

Pada kecelakaan tunggal bus AKAP PO Antar Lintas Sumatera (ALS) yang terguling di ruas jalan di kawasan Padang Panjang, Sumatra Barat, Selasa 6 Mei 2025, sopir diduga kehilangan kendali.

Kecelakaan tragis ini menewaskan 12 orang di tempat kejadian.

Sehari berselang, kecelakaan maut terjadi antara truk tronton jenis dumptruck yang menghajar angkot sarat penumpang di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, menewaskan 11 orang dan 6 luka-luka.

Polisi mengkonfirmasi 11 orang meninggal dan 6 lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini.