BI Luncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Dorong Akselerasi Digitalisasi Nasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2030 dalam gelaran Festival Keuangan Ekonomi Digital (FEKDI) 2024 di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8/2024).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, peluncuran BPSI ini sebagai dukungan dan akselerasi digitalisasi nasional ke depan. Terlebih, generasi muda semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital bahkan melebih 70 persen dari demografi Indonesia.

"Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 pada hari ini. Sebagai kelanjutan dari BSPI Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025," kata Perry Warjiyo dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, di JCC Senayan, Kamis.

Baca juga: Bank Indonesia Beri Kabar Baik Terkait Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, Bakal Menguat Tajam?

Dikatakan Perry, BSPI ini memiliki lima inisiatif utama yakni modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akselerasi digital, perluasan kerja sama internasional, serta pengembangan rupiah digital.

Selain itu Perry menyebut, Bank Indonesia juga meluncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia untuk segmen pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization.

"Fitur QR Indonesian Standard dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah," ujar Perry.

Perry mengatakan, kartu kredit ini bertujuan untuk kelancaran transaksi keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan untuk pembelian produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa. Dan dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitalisasi UMKM," imbuhnya.

Untuk itu, Perry mengajak seluruh stakeholder untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam melakukan transformasi digital nasional, bukan hanya untuk generasi muda juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan.

"Partisipasi seluruh elemen pemerintah, bahan Indonesia, industri pembayaran, asosiasi sistem pembayaran, perbankan, fintech, dan juga seluruh akademisi masyarakat sangat diperlukan untuk kemajuan ekonomi nasional, UMKM, ekonomi kerakyatan, dan generasi masa depan," tegas Perry.