Pemerintah Mulai Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mulai menguji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).

Program ini menjadi langkah awal transformasi digital layanan publik melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha mengatakan, uji coba ini difokuskan pada bansos melalui Perlinsos karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos."

"Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Tubagus melalui keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: Ketua Banggar DPR Soroti Alokasi Anggaran Bansos dan Perlinsos: Semoga Tak Disalahgunakan

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dianggap siap secara digital. 

Melalui skema baru ini, warga penerima manfaat dapat mendaftar langsung melalui portal Perlinsos dengan otentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik. 

Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, 167 Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) siap membantu proses pendaftaran di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng. 

"Dengan cara (pendekatan) people-centric. Orang (dapat) menginisiasi langsung dirinya sendiri terhubung dengan pemerintah tanpa perantara. Bantuannya juga akan lebih baik, lebih tepat, dan cepat," kata Tubagus. 

Uji coba ini menargetkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1–5) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Baca juga: 18,2 Juta Keluarga akan Terima Bansos Beras 10 Kg Per Bulan, Ini Link Cek Nama Penerima

Dalam satu bulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga diharapkan sudah teregistrasi. 

Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

“Ini hanya uji coba. Kalau kemudian ini solid datanya, solid evaluasinya mungkin kita bisa merekomendasikan untuk di-roll out nasional,” pungkas Tubagus.

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Joko Widiarto, mendukung penuh digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos karena akan semakin memudahkan masyarakat  mengajukan bantuan.

Data pendaftaran uji coba ini terus meningkat. 

Hingga Kamis pukul 16.45 WIB, sudah 541 Kepala Keluarga (KK) terdaftar, dengan rincian 367 KK di Desa Kemiren dan 174 di Desa Lateng.

(Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)