Pemindahan Ibu Kota Negara
Anggota DPR Sebut Temuan BPK Soal IKN Perlihatkan Masih Sepinya Peminat dari Swasta
Hamid menilai pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah investasi infrastruktur publik.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
DPR-RI
Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin. Ia menilai pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah investasi infrastruktur publik.
Hamid melihat hal ini adalah konsep serba tanggung dari IKN untuk berkomitmen tidak merusak lingkungan. Pada satu sisi, IKN tidak melakukan aktivitas penambangan sehingga material konstruksi harus didatangkan dari luar. Namun pada sisi lain, pembangunan IKN menyebabkan deforestasi.
“BPK juga menemukan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton sehingga memperlambat pembangunan IKN. Alasan pasokan air bersih ini juga yang menyebabkan Menteri PUPR sendiri tidak mau pindah ke IKN,” tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.
Terbaru, Hamid menambahkan, kebutuhan air bersih di IKN akan disuplai dari Bendungan Sepaku Semoi yang memiliki kapasitas 16 juta meter kubik, yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Juni 2024.
Berita Terkait
Pemindahan Ibu Kota Negara
| Beda dari Jokowi, Prabowo Jadikan IKN Pusat Politik 2028—Istana: Tak Ada Ibu Kota Ganda |
|---|
| Kebut IKN Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan Gedung Legislatif-Yudikatif Akan Ditender |
|---|
| OIKN Minta Suntikan Anggaran Negara Jadi Rp 21,18 T Buat Bangun Kawasan DPR-Yudikatif di IKN |
|---|
| Rumah Makan Padang Sederhana Bakal Buka di IKN, Pembangunan Direncanakan Mulai Kuartal IV 2025 |
|---|
| Setelah 2026, Kementerian PU Setop Bangun Proyek Baru di IKN Nusantara, Siapa Pelanjutnya? |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.