Pendidikan GOTAG
Komisi V DPR
Berita
Foto (15)
-
DPR Nilai Percepatan Program Rumah Subsidi Langkah Tepat, Tapi Perlu Hati-hati
Program rumah subsidi pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemajuan signifikan dalam sisi kuantitas dan skema pembiayaan.
-
Legislator Golkar Musa Rajekshah Dorong Pendidikan Tanggap Bencana Masuk Kurikulum Sekolah
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Musa Rajekshah, mendorong pemerintah agar memasukkan pendidikan SAR ke dalam kurikulum sekolah.
-
RAPBN 2026, Pimpinan Komisi V DPR Dukung Prioritas Pembangunan Jalan Nasional
Selama satu dekade terakhir pemerintah terkesan lebih banyak mengarahkan pembangunan infrastruktur jalan ke ruas-ruas jalan tol.
-
Sudewo Kembalikan Uang Suap Rp720 Juta, KPK Tegaskan Jerat Hukum Tetap Berlaku
Meski uang suap proyek jalur kereta telah dikembalikan, KPK pastikan proses hukum terhadap Bupati Pati, Sudewo, tetap berlanjut.
-
Komisi V DPR Akan Panggil Menhub Bahas Anjloknya Kereta Api yang Terus Berulang
Komisi V DPR RI memastikan akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk membahas rangkaian insiden anjloknya KA.
-
Komisi V DPR Soroti Kapal Barcelona V Angkut Penumpang Lebihi Kapasitas 300 Orang: Ada Kesengajaan
DPR menyoroti kejanggalan jumlah penumpang Kapal Motor (KM) Barcelona V yang terbakar di Perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara.
-
Legislator PKB Soroti Penghapusan Program Rusun Pesantren dari Anggaran Kementerian PKP
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko menilai, penghapusan program ini merupakan langkah mundur pemerintah.
-
DPR Soroti Permasalahan Hukum Menjerat Kepala Desa Akibat Pengelolaan Dana Belum Maksimal
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda menyoroti sejumlah masalah hukum yang menjerat aparat dan kepala desa.
-
DPR Minta Kementerian PU Koordinasi dengan Pemda Terkait Fasilitas Umum Terdampak Banjir dan Longsor
Andi Iwan Darmawan meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan longsor.
-
Menteri Maruarar Minta Blokir Anggaran Rp 1,8 Triliun Bisa Segera Cair
Meteri PKP Maruarar Sirait minta peran Komisi V DPR untuk mendorong pencairan anggaran DIPA tahun 2025 sebesar Rp 1,8 triliun yang diblokir.
-
Maruarar Batalkan Program Rumah Subsidi Mini Setelah Melihat Banyak Respons Negatif Dari Warga
Maruarar Sirait alias Ara memastikan, ide atau rencana program rumah subsidi mini berukuran 14 dan 24 meter batal terealisasi.
-
Komisi V DPR Bakal Panggil Kemenhub Terkait Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan pihaknya akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera.
-
BPI Danantara Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR
Penetapan itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.
-
Menhub Absen Lagi saat Bahas Nasib Ojol, DPR: Rakyat Kecil Seperti Tak Didengar
Sofwan menekankan bahwa pemerintah dan DPR semestinya hadir sebagai penyeimbang kekuasaan dan berpihak pada rakyat, bukan justru menguatkan pihak apli
-
Komisi V DPR Dorong Kemenhub-Kementerian PU Segera Realisasikan Instruksi Prabowo soal Pulau Enggano
Selain pengerukan, Danang juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dermaga dan sistem navigasi untuk menunjang kelancaran distribusi barang
-
Ketua Komisi V DPR Dorong Kolaborasi Lintas Lembaga Tuntaskan Pembebasan Lahan Tol Harbour Road II
Pemerintah dan lembaga diminta menuntaskan persoalan pembebasan lahan yang menghambat pembangunan Jalan Tol Harbour Road II.
-
Empat Pulau Masuk Wilayah Aceh, Musa Rajekshah: Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Problem Solver
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah atau Ijeck mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto terkait polemik wilayah 4 pulau.
-
Aneh, Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, DPR Minta Pemerintah Menginvestigasi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan merasa aneh dengan anomali pasar beras nasional saat ini.
-
Pengemudi Ojol Temui Komisi V DPR, Usulan Audit Aplikator Mencuat hingga Wacana Pemanggilan Menhub
Adian menyinggung model bisnis di negara lain, seperti India, di mana tidak ada lagi sistem potongan, melainkan sistem langganan aplikasi.
-
Komisi V DPR Akan Panggil Menhub Bahas Potongan Aplikator Ojol Lebih 20 Persen
Pemanggilan ini menjadi respons atas keluhan sejumlah asosiasi pengemudi ojol dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi V DPR bersam
