Gubernur BI Soroti Tiga Tren Digitalisasi Sektor Keuangan, Apa Saja?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyoroti tiga tren digitalisasi di sektor keuangan, yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas cross-border payments.

Perry menyampaikan paparan itu di pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil.

Dari tren yang dimaksud, Perry menyampaikan 5 (lima) peran pembuat kebijakan di G20. Pertama, rethink and review konsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi.

"Kedua, memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. Ketiga, regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi," ujar Perry dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

Baca juga: Adopsi Digital Ubah Lanskap Perbankan Indonesia dengan Cepat

Keempat, cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows.

"Kelima, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)," tutur Perry Warjiyo.

Gubernur BI juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi dengan turut memberikan insentif likuiditas.

"Yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut sehingga turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi," terang Perry.

Baca juga: Digitalisasi Berbasis Ekosistem: Meningkatkan Daya Saing dan Adaptasi Pasar

Negara-negara anggota G20 sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan.

Kondisi ini dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, khususnya di negara berkembang.

Gubernur BI menyampaikan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang.

Di bawah Presidensi Brasil membahas peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan (inequalities), perkembangan perekonomian global, sektor keuangan dan kebijakan perpajakan internasional untuk abad ke-21, serta global debt dan pembangunan berkelanjutan.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sepakat bahwa perekonomian global berubah secara cepat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian.