Tribunners / Citizen Journalism
Presiden Prabowo saatnya Berhenti Mengasuh Warisan Pak Jokowi
Presiden Prabowo berada pada momen historis, memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sebaliknya.
Editor:
Malvyandie Haryadi
Penulis: Pangi Syarwi Chaniago
- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting
- Pengamat Politik
- Dosen tetap di Universitas Bung Karno
- S2 Ilmu Politik – Universitas Indonesia
- Sedang menempuh S3 Ilmu Sosial – Universitas Airlangga
TRIBUNNERS - Presiden Prabowo Subianto berada pada titik krusial dalam kepemimpinannya. Gelombang kritik publik terhadap kabinet dan kebijakan pemerintah menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara elite politik dengan denyut nadi rakyat.
Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil.
Berikut langkah strategis, dalam rangka ikhtiar untuk memulihkan kembali animo trust building rakyat, memulihkan kembali stabilitas politik nasional kembali dalam rentang kendali presiden Prabowo.
Pertama; Hentikan pola mengasuh Menteri warisan Jokowi. Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola “mengasuh” orang-orang warisan Jokowi.
Menteri yang berpolemik, tidak berpihak dan tidak berempati sedikit pun kepada rakyat, dan gagal menunjukkan keberpihakan kebijakan, harus dicopot. Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden.
Kedua; Hentikan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat. Kebijakan yang membebani rakyat harus segera dievaluasi dan dihentikan.
Termasuk rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit.
Ketiga; Reformasi total DPR dan etika politik. Partai politik harus memecat anggota DPR yang tidak sensitif, apalagi berjoget-joget di tengah penderitaan rakyat.
Gestur seperti ini menciptakan luka kolektif, mencederai martabat lembaga legislatif, serta memperburuk citra politik di mata rakyat, memantik kekacauan, instabilitas politik (disorder) per hari ini.
Keempat; Reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat.
Reformasi Polri menjadi keniscayaan. Bila situasi makin memburuk 2X24 jam kedepan, bisa komplikasi dan Presiden Prabowo ikut terseret jauh lebih dalam gelombang kemarahan rakyat yang ibarat bola salju, jika situasi makin memburuk, skala kerusuhan semakin membesar, situasi makin tak terkendali, tangga makin meninggi, makin banyak aparat dan rakyat jadi korban karena benturan.
Hindari bertambahnya korban jiwa berjatuhan, pemantiknya bertambahnya korban jiwa, intensitas fasilitas publik semakin banyak dibakar, sebelum terlambat, terlalu mahal pertaruhannya pak presiden, rakyat sayang sama presiden, gunakan-lah prerogatif memberhentikan kapolri, jalan sementara meredam tensi politik makin memanas dan tidak teratur.
Kelima; batalkan kebijakan pajak yang selama ini membebani. Kebijakan perpajakan yang memeras dan menyengsarakan rakyat harus dikoreksi. Prinsip pajak adalah keadilan, bukan pemerasan.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Tim Reformasi Polri Dibentuk, SETARA Ingatkan Jangan Terjebak Isu Jabatan |
![]() |
---|
Reformasi Polri, Apa yang Diperbaiki? Aryanto Sutadi: Pengawasan Lemah, Harus Ada Pakta Integritas |
![]() |
---|
Presiden Prabowo akan Singgah di Osaka Jepang Sebelum ke Amerika Serikat |
![]() |
---|
Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional |
![]() |
---|
SETARA: Reformasi Polri Harus Libatkan Publik, Bukan Sekadar Agenda Politik Pemerintah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.