SETARA: Reformasi Polri Harus Libatkan Publik, Bukan Sekadar Agenda Politik Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pembentukan Tim Reformasi Polri mendapat sorotan tajam dari SETARA Institute. 

Direktur Eksekutif SETARA, Halili Hasan, menegaskan bahwa tim tersebut harus bekerja secara independen dan tidak menjadi alat politik pemerintah semata.

“Komisi ini harus jauh dari pesanan politik. Reformasi sektor keamanan tidak boleh hanya mengikuti kehendak politik pemerintah,” ujar Halili dalam konferensi pers daring, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, agar reformasi benar-benar menyentuh akar persoalan, tim tersebut perlu melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat sipil, akademisi, dan para ahli. 

Keterlibatan publik dinilai penting untuk menjaga arah reformasi tetap berada dalam jalur demokratisasi sektor keamanan.

“Partisipasi dari masyarakat sipil dan akademisi akan memastikan bahwa komisi ini tidak sekadar menjadi instrumen politik keamanan rezim,” tegas Halili.

Baca juga: Korlantas Polri Tekankan Pentingnya Tanggung Jawab bagi Personel saat Bertugas

Pembentukan Tim Reformasi Polri merupakan salah satu tuntutan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang terdiri dari sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil. 

Aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI pada Kamis (11/9/2025) malam.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk meresmikan pembentukan tim tersebut.