Presiden Prabowo saatnya Berhenti Mengasuh Warisan Pak Jokowi

Rakyat menolak menjadi sapi perah hanya demi menutup lubang kebocoran anggaran dan membayar bunga hutang 600 triliun per tahun, akibat warisan lama Jokowi yang berhutang ugal-ugalan, pakai pajak rakyat untuk membayarnya, mazhab IMF buat hutang, paksa rakyat  untuk  membayar hutang tersebut.

Ini tidak fear dan melukai rasa keadilan, ini penindasan dan kesewenang-wenangan.

Kelima; Stop arogansi privilege dan paksa tinjau ulang gaji fantastis pejabat DPR, hapus dana pensiunan DPR, Menteri dan gaji pejabat lainnya. Rakyat marah besar menyaksikan pejabat menaikkan gaji dan tunjangan di tengah krisis, sambil berfoya-foya.

Ini menciptakan jurang ketidakadilan yang makin dalam. Presiden harus membatalkan kebijakan yang tidak etis dan tidak bermoral ini.

Keenam; kembalikan transfer daerah. Agar roda ekonomi daerah  berputar kembali, transfer dana ke daerah harus dibuka tanpa potongan.

Evaluasi anggaran jumbo seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat wajib dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan, pemborosan, tidak terukur yang merugikan program strategis/prioritas lain.

Ketujuh; Infrastruktur dan membuka lapangan kerja. Prabowo wajib membuka kembali proyek infrastruktur yang tepat sasaran dan benar benar super prioritas yang merata di daerah.

Pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar akan membuka lapangan kerja, menyerap pengangguran, sekaligus membangun konektivitas nasional.

Kedelapan; Luncurkan secara masif program yang mengembirakan  hati rakyat, sebab rakyat adalah raja bukan pejabat yang jadi raja, jangan kebolak balik.

Pemerintah harus segera meluncurkan program yang menggembirakan hati rakyat, seperti token listrik gratis atau pembebasan pajak untuk rumah pribadi tempat tinggal rakyat dan jangan lupa segera sahkan undang-undang perampasan aset, rakyat dukung all out 1000 persen.

Langkah ini akan menghadirkan rasa keadilan dan kepedulian negara dan pasti rakyat pasti pasang badan melindungi dan menjaga presidennya. 

Kesembilan; jalankan Pasal 33 UUD 1945. Prabowo harus all out menegakkan amanat konstitusi, bumi, air, dan kekayaan alam tidak hanya  "dikuasai"  tapi "dimiliki" negara untuk kembali didistribusikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penertiban tambang ilegal, migas, sawit, batu bara, hingga nikel adalah pertaruhan besar melawan oligarki/pemilik modal,  selama ini kualat apabila ada yang coba-coba menyentuh bisnis mereka/digarap kuasa.

Apakah Presiden bertahan, ibarat game theory Ngatur nafas. Namun inilah kunci kemandirian ekonomi bangsa dimulai, kebocoran dari tambang dan mineral yang sudah terlalu lama, supaya pemasukan negara tidak ikut model habitus lama, berburu pajak di kebun binatang, gampang dan gak kreatif.

Peras lindas rakyat dengan pajak yang tidak fear dan tidak manusiawi.