Pendidikan GOTAG
putusan MK
Berita
Foto (38)
-
Fahira Idris: Putusan MK Adalah Titik Awal Pendidikan Gratis yang Berkualitas
Menurut Fahira, keputusan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan konstitusi.
-
DPR Komit Kawal Putusan MK soal Sekolah Gratis: Perlu Kesiapan Anggaran dan Regulasi BOS
Komisi X DPR RI akan kawal implementasi putusan MK soal negara jamin pendidikan gratis SD-SMP agar sejalan dengan amanat konstitusi.
-
MK Putuskan Semua Sekolah Swasta-Negeri Gratis, PBNU: Anggaran Pemerintah Cukup Nggak?
Ketua PBNU mempertanyakan kecukupan anggaran Pemerintah untuk menopang biaya pendidikan dan biaya operasional sekolah-sekolah swasta di Indonesia.
-
Tindak Lanjut Putusan MK, KPU Siap Gelar PSU di 3 Daerah Hari Ini
KPU siap gelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo dan Kabupaten Pesawaran Sabtu (24/5/2025).
-
Anwar Usman Tak Mau Komentari soal Pemakzulan Gibran, Bakal Buka Kotak Pandora di Balik Putusan MK?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, belum mau mengomentari langsung soal bola panas wacana pemakzulan keponakannya, Gibran.
-
MK Tolak Gugatan Pilkada Puncak Jaya, Yuni Wonda-Mus Kogoya Resmi Menang
Dengan putusan ini, pasangan Yuni Wonda dan Mus Kogoya resmi ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati.
-
Polri Akan Adaptasi Putusan MK soal Batasan 'Pasal Karet' di UU ITE
Polri memastikan akan beradaptasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut batasan pasal multitafsir di UU ITE.
-
Putusan MK: Pasal Menyerang Kehormatan dalam UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah dan Korporasi
Ketua MK Suhartoyo menyatakan Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.
-
Menakar Kelayakan Implementasi RPL Profesi Apoteker
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dipercaya sebagai salah satu metode untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Puncak Jaya Sesuai Keputusan MK
Bawaslu sebut perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan putusan MK
-
Bawaslu Usulkan Skema Cost Sharing untuk Biaya PSU Pasca-Putusan MK
Bawaslu mengusulkan skema cost sharing untuk mendukung pembiayaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan MK.
-
Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat Siap Kawal PSU Pilkada di 24 Wilayah
Imam menjelaskan LPP Surak selama ini dikenal sebagai lembaga pemantau pemilu di bawah binaan Bawaslu yang terakreditasi nasional.
-
Sebelum Putusan MK, KPU Optimis Jumlah PSU Mentok di 10 Daerah
Total 24 daerah yang harus melakukan PSU dari 40 sengketa hasil pilkada yang diputus MK pada Senin (24/2/2025).
-
Yandri Susanto Hormati Putusan MK Batalkan Kemenangan Ratu-Najib di Pilbup Serang, Siap Gelar PSU
MendesPDT Yandri menyatakan menghormati apa yang menjadi keputusan MK karena bersifat final dan mengikat, termasuk siap untuk PSU.
-
Putusan MK Perintahkan PSU Pilgub Papua, Bambang Widjojanto: Kebohongan Harus Dihentikan
MK memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
-
Parpol akan Hitung 3 Insentif Ini di Pilpres Pasca Putusan MK Soal Presidential Threshold
Putusan MK tentang presidential threshold membuat partai peserta pemilu dapat mencalonkan kadernya sebagai pasangan capres/cawapres.
-
Para Notaris Sambut Baik Putusan MK yang Kabulkan Batas Usia Jabatan hingga Umur 70 Tahun
Kuasa hukum pemohon uji materi jabatan Notaris Dr Saiful Anam menyambut baik atas putusan MK tersebut
-
Putusan MK: Perselisihan Perjanjian Asuransi Harus Diselesaikan Melalui Mediasi atau Pengadilan
MK menegaskan perjanjian asuransi hanya bisa diselesaikan melalui kesepakatan penanggung dan tertanggung (mediasi) atau pengadilan.
-
Tak Semua Partai Setuju Presidential Threshold 20 Persen, Nasdem Minta Angkanya Diubah
Nasdem tidak sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
-
KPK Blak-blakan Selama Ini Kesulitan saat Tangani Kasus Korupsi di Lingkungan TNI
Menurut Ghufron, putusan MK dimaksud telah menguatkan dan menegaskan kewenangan KPK untuk melakukan proses hukum terhadap perkara koneksitas yang
