Pendidikan GOTAG
putusan MK
Berita
Foto (38)
-
Menteri Hukum Supratman Buka Suara Soal Singkatnya Pembahasan RUU BUMN
Menkum Supratman Andi Agtas, menanggapi proses pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
-
TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi Terkait Pencemaran Nama Baik, Ini Isi Lengkap Putusan MK
MK menegaskan, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang mendapat jaminan kuat baik dalam konstitusi maupun instrumen hukum internasional.
-
TNI Klaim Temukan Indikasi Pidana Lain oleh Ferry Irwandi usai Terganjal Putusan MK: Lebih Serius
TNI mencari celah mempidanakan Ferry Irwandi, sebut kini temukan pelanggaran lain.
-
IPW Kecam TNI soal Laporkan Ferry Irwandi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Singgung Putusan MK
IPW mengecam upaya hukum yang dilakukan TNI terhadap Ferry Irwandi atas tuduhan pencemaran nama baik. IPW pun menyinggung putusan MK.
-
Vonis Bersalah Tom Lembong & Hasto, Jimly Singgung Pejabat Sudah Disumpah Tidak Boleh Bicara Negatif
Mantan Ketua sekaligus pendiri Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan putusan hukum harus diterima, suka atau tidak suka.
-
Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Dinilai Beri Ruang Demokrasi Lokal yang Lebih Otentik
Jeirry Sumampow, menyebut Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan memiliki implikasi positif bagi perbaikan sistem demokrasi.
-
Putusan MK Pemilu Terpisah Nasional-Daerah Digugat: Berpotensi Timbulkan Perubahan Sistem Demokrasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah digugat oleh sejumlah pihak.
-
Puan Sebut Semua Parpol Sepakat Putusan MK Pisahkan Pemilu Melanggar UUD
Seluruh parpol di parlemen sepakat bahwa putusan MK ang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah bertentangan dengan UUD.
-
Radian Syam: Putusan MK Jadi Momentum Konsolidasi Pemilu
Di sisi lain Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali berdasarkan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.
-
Parpol Sebut Putusan MK Tak Mengikat, Pakar UI: Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi
Titi meminta agar partai politik tidak bermain api dengan merusak legitimasi lembaga yudisial tertinggi.
-
DPR Belum Putuskan Sikap Resmi soal Putusan MK yang Pisahkan Pemilu
Tunggu hasil kajian, DPR belum putuskan sikap resmi atas putusan MK yang pisahkan Pemilu.
-
MK Tegaskan Pemilu Terpisah 2029 Paling Konstitusional
Fajar mengakui bahwa setiap putusan MK tentu mengundang kritik, namun hal itu dianggap sebagai dinamika demokrasi yang lumrah.
-
Guna Sikapi Putusan MK Soal Pemisahan Jadwal Pemilu, K3 MPR RI Rumuskan Opsi Strategis Ini
K3 MPR RI rumuskan opsi strategis untuk menyikapi putusan MK soal pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
-
MK: Kami Tunggu DPR Tindaklanjuti Putusan Pemilu Terpisah
Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah menuai kritik tajam. MK menunggu respons DPR, sementara NasDem menyebut putusan
-
BRIN: Jeda Pemilu Nasional-Daerah Berisiko Konsolidasi Kekuasaan Lebih Ekstrem
Peneliti BRIN memperingatkan potensi bahaya konsolidasi kekuasaan ekstrem yang bisa menghapus oposisi dan mengancam demokrasi.
-
Perludem Tegaskan Pemilu Daerah Tetap Lima Tahun Sekali Pasca-putusan MK
Perludem tegaskan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana diputuskan MK bukan hal yang inkonstitusional.
-
Pimpinan DPR RI Akui Masih Hati-hati Sikapi Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu
Menurut Adies, putusan MK tersebut telah menimbulkan polemik yang cukup tinggi terhadap beberapa stakeholder termasuk parpol.
-
Pemisahan Pemilu Mulai 2029, Pemerintah Hitung Risiko hingga Rombak Anggaran Besar-besaran
Putusan MK soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 memicu perubahan besar dalam tata kelola politik. Pemerintah mulai memetakan dampaknya
-
Nurdin Halid Dorong MPR Jadi Wasit Kedaulatan Lewat Sidang MPR Sesuai UUD 1945 Asli
Tanggapi putusan MK, Nurdin Halid mendorong MPR untuk jadi wasit kedaulatan lewat sidang MPR yang harus sesuai dengan UUD 1945 asli.
-
PKB Kritik MK soal Pemilu Terpisah: Penjaga Konstitusi Enggak Usah Ikut Ngatur
Jazilul menyinggung bahwa MK kerap melahirkan putusan yang justru menyerupai produk legislasi, seperti soal usia minimum capres-cawapres dan pendidika
