Pendidikan GOTAG
putusan MK
Berita
Foto (38)
-
Putusan MK: KPK Berwenang Tangani Perkara Korupsi Militer Sampai Selesai, Tapi Ada Syaratnya
MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materiil norma Pasal 42 Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-
Pengusaha Klaim Sudah Susun Proyeksi Upah 2025, Ambyar oleh Putusan MK Atas UU Cipta Kerja
Pengusaha sudah memproyeksi upah minimum untuk tahun 2025 sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
-
Buruh KSPSI dan KSPI Tuntut Pemerintah Patuhi Putusan MK: Jangan Coba-coba Bermain
Andi Gani meminta Pemerintah tak main-main dengan buruh dalam mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Pimpinan Komisi IX DPR Dukung Langkah Pemerintah soal Putusan MK atas UU Cipta Kerja
amanah MK yang memerintahkan agar ada UU baru Ketenagakerjaan, akan segera dikonsultasikan dengan pimpinan DPR
-
DPR Segera Bahas Putusan MK yang Perintahkan Kluster Ketenagakerjaan Dicabut dari UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja.
-
Said Iqbal Ingatkan Pemerintahan Prabowo: Akan Ada Perlawanan yang Keras Jika Tak Taat Putusan MK
Semua PP turunan dari undang-undang Omnibus Law di klaster ketenagakerjaan, kata Said Iqbal sudah batal.
-
Ridwan Kamil Setuju Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah: Pilihan Banyak, Baik Buat Warga
Bakal calon gubernur (cagub) DK Jakarta Ridwan Kamil menghadiri forum Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil atau BARK, di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan.
-
Suhartoyo soal Respons Publik atas Putusan 60 dan 70: Bisa Mengangkat Marwah MK Kembali
Ketua MK Suhartoyo menanggapi respons publik atas Putusan MK 60 dan 70 yang cenderung baik bisa kembalikan marwah MK.
-
PKS Umumkan Dua Jagoannya di Pilkada Tangerang dan Tangsel 2024
Pilkada Tangsel PKS mendukung paslon Ruhamaben-Shinta lalu dukung Amarullah-Bonnie sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang.
-
Akhirnya DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Ketua MK: Konstitusi Memang Harus Dipatuhi
Ia mengaku bersyukur, bahwa pada akhirnya DPR mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024.
-
DPR Akomodasi Putusan MK, PAN Berharap Pilkada Serentak 2024 Berlangsung Aman, Luber dan Jurdil
anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus berharap Pilkada Serentak dapat berlangsung aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
-
Ketua KPU: PKPU Pilkada 2024 yang Memuat Putusan MK Secepatnya Diundangkan
Afifuddin mengatakan, revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah akan segera diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham (KemenkumHAM).
-
Lengkap, Revisi PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pilkada Akomodir Putusan MK, DPR Setujui
Simak draf revisi PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pilkada yang mengakomodir putusan MK berikut ini.
-
PSI: Clear ya! Kaesang Pangarep Tak Maju di Pilkada 2024
Taati Putusan MK, Sekjen PSI Raja Juli Antoni pastikan Kaesang Pangarep tak akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024
-
HNW Ingatkan DPR untuk Lancarkan Konsultasi Peraturan KPU yang Tindaklanjuti Putusan MK Soal Pilkada
Wakil Ketua MPR RI HNW ingatkan DPR untuk melancarkan konsultasi peraturan KPU yang tindaklanjuti putusan MK soal Pilkada untuk segera disahkan.
-
Ingatkan KPU, Rieke: Putusan MK Segera Berlaku Tanpa Perlu Mengubah Undang-undang
Rieke Diah Pitaloka mengingatkan KPU bahwa Putusan MK adalah segera berlaku tanpa perlu mengubah undang-undang
-
Klaim Taat Konstitusi dan Patuhi Putusan MK, Kaesang Tak Ikut Pilkada
Kaesang tak akan mendaftarkan diri di Pilkada 2024 pasca-keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia pencalonan kepala daerah.
-
PSI Sebut Proses Administrasi Kaesang Maju Pilkada Dihentikan usai Keputusan MK
PSI mengakui sempat mengurus persyaratan bagi Kaesang Pangarep untuk maju Pilkada 2024. Kini proses administrasi itu sudah dihentikan.
-
Anies soal Aksi Kawal Putusan MK: Mahasiswa Bergerak Dikomando oleh Hati
Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengapresiasi gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat untuk mengawal putusan MK.
-
Praktisi Hukum Henry Indraguna Dukung Putusan MK Terkait Pilkada, Ini Alasan Logisnya
Menurut Henry, DPR seharusnya tidak menafsirkan apa yang sudah cukup jelas diatur oleh putusan MK.
