Pendidikan GOTAG
putusan MK
Berita
Foto (38)
-
Rapat di DPR, Patrialis Akbar Tegaskan Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Lokal Langgar Konstitusi
Patrialis Akbar, mengkritik keras putusan MK yang memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal.
-
Wamendagri Kritik Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Berubah-ubah, Negara Butuh Fondasi Kokoh
Atas putusan pemisahan pemilu tersebut, Bima Arya juga mengkritisi posisi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
-
Komisi III DPR Undang Mantan Menkumham Hingga Komisioner KPU Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu
Habiburokhman menilai, MK telah inkonsisten karena putusan 135 tersebut berbeda dengan putusan sebelumnya.
-
Sekolah Swasta di Depok Sudah Gratis Duluan, Tapi Kini Kepala Sekolah Kebingungan
Ia memastikan pihak sekolah akan mematuhi larangan pungutan lain dari Pemkot. Namun, tetap menyatakan belum tahu mekanisme pencairan dan apakah dana
-
Sekolah Swasta di Depok Sudah Gratis, Tapi Orang Tua Bingung: Siapa Tanggung Seragam & Buku?
Program RSSG menetapkan bahwa Pemkot Depok akan menanggung biaya Rp 250 ribu per bulan per siswa, atau Rp 3 juta per tahun. Dana itu disalurkan langsu
-
Parpol Akan Rapat Bahas Putusan MK soal Pemilu, Puan: Kami Akan Nyatakan Sikap Bersama
Menurut Puan, semua partai akan segera melakukan rapat koordinasi, baik secara formal maupun informal, untuk merespons keputusan MK tersebut. Koordina
-
Yusril Ungkap Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Munculkan Masalah Baru
Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah final serta mengikat.
-
Elite Golkar Kritisi Putusan MK Berubah-ubah: Final dan Mengikatnya di Mana?
Adies mempertanyakan prinsip "final dan mengikat" yang selama ini melekat pada putusan MK ketika ada putusan-putusan yang berubah seiring waktu.
-
PDIP Desak Pemerintah Serius Laksanakan Putusan MK soal Sekolah Tanpa Pungutan Biaya
Putusan MK wajibkan negara tanggung biaya pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta dinilai sebagai langkah nyata melanjutkan perjuangan Bung Karno
-
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal, Pakar Usul Aturan Transisi Kepala Daerah dan DPRD
DR Fahri Bachmid mengusulkan diterbitkannya aturan soal masa transisi kekuasaan kepala daerah dan masa jabatan anggota dan pimpinan DPRD.
-
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Lamhot Sinaga: DPR Berkewajiban Revisi UU Pemilu
Selain memperbaiki tata kelola politik daerah, pemisahan pemilu juga dianggap dapat meringankan beban pemilih. Sebab, kata Lamhot, pemilih tidak lagi
-
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR Ungkap Dampaknya
Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menilai putusa MK memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 akan membawa perubahan
-
Dede Yusuf Tegaskan Komisi II DPR Siap Kaji Revisi UU Pemilu Pasca Putusan Terbaru MK
Dede Yusuf menyatakan siap mengkaji dan menindaklanjuti hasil putusan MK terkait pengaturan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal
-
MK Putuskan Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, DPR Siap Revisi UU Pemilu
Ia menyatakan bahwa putusan tersebut akan menjadi salah satu dasar utama dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
-
MK Serahkan Rumusan Masa Transisi Pemilu-Pilkada ke DPR dan Pemerintah
Ketentuan baru menyatakan bahwa Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD digelar lebih dahulu. Setelah jeda waktu dua hingga dua setengah tahun
-
MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak, Kini Dibagi Lokal dan Nasional, Apa Maksudnya?
MK menyatakan pelaksanaan seluruh jenis pemilu dalam satu waktu menimbulkan berbagai persoalan teknis, beban kerja, dan berisiko menurunkan kualitas d
-
BREAKING NEWS: Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak Mulai 2029, Harus Ada Jeda 2 Tahun
MK menegaskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak tidak bisa lagi dilakukan dalam satu waktu bersamaan.
-
Keluhkan Putusan MK, LBH Jakarta Nilai Habiburokhman Tak Paham Checks and Balances
Habiburokhman juga menyebut MK kerap menggunakan konsep meaningful participation atau partisipasi bermakna sebagai alasan dalam membatalkan UU.
-
Kuliah Umum di Unmus: Dr Fahri Bachmid Bedah Dampak Putusan MK terhadap Kewenangan Daerah Khusus
Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara prinsip otonomi daerah dan konstitusionalitas norma hukum nasional
-
Putusan MK Soal Sekolah Gratis Bentuk Perhatian Negara Penuhi Hak Pendidikan Dasar yang Diabaikan
Amnesty International Indonesia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah gratis jadi dasar sebagai pemicu penting bagi negara
