MK Serahkan Rumusan Masa Transisi Pemilu-Pilkada ke DPR dan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu dan pilkada tidak lagi digelar serentak dan menyerahkan seluruh rumusan masa transisi kepada DPR dan pemerintah melalui rekayasa konstitusional. Perubahan ini berlaku mulai Pemilu dan Pilkada 2029.

Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 135/PUU-XXII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa karena kompleksitas dampak dari penghapusan keserentakan pemilu-pilkada, maka penyusunan norma peralihan adalah tanggung jawab pembentuk undang-undang.

“Oleh karena masa transisi atau peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi, maka penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional,” ujar Saldi.

Rumusan tersebut mencakup penyesuaian masa jabatan DPRD serta kepala daerah agar sinkron dengan jeda pemilu dan pilkada yang kini tidak lagi dalam satu waktu.

Baca juga: MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak, Kini Dibagi Lokal dan Nasional, Apa Maksudnya?

Dampak Keserentakan: Penyelenggara Lelah, Kualitas Menurun

MK menyebut pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan tumpukan beban kerja penyelenggara, menjenuhkan pemilih, dan menurunkan kualitas demokrasi. Hal ini terbukti dari evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai, sistem keserentakan membuat partai politik terdesak waktu dan akhirnya cenderung asal memilih calon, termasuk mereka yang hanya bermodal popularitas.

Sementara Saldi menambahkan bahwa isu pembangunan daerah juga tenggelam dalam narasi nasional saat kampanye serentak, dan hal itu berdampak pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat.

“Banyaknya calon dalam kertas suara dan terbatasnya waktu di bilik suara membuat fokus pemilih terpecah,” kata Saldi.

Baca juga: MK Lagi-lagi Tolak Gugatan UU TNI, Mahasiswa Dinilai Tak Punya Hak Menggugat

MK Batalkan Keserentakan dalam UU Pemilu dan Pilkada

Dengan putusan ini, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan baru menyatakan bahwa Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD digelar lebih dahulu.

Setelah jeda waktu dua hingga dua setengah tahun, baru digelar pemilihan DPRD dan kepala daerah.

Berlaku untuk Pemilu dan Pilkada 2029

MK menegaskan keputusan ini akan mulai berlaku untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2029.

Baca juga: Sidang Pilkada Sayang Anak Jilid 2, Bupati Mahakam Ulu Diduga Cawe-cawe Lagi Demi Buah Hati

Putusan ini sekaligus menegur DPR dan pemerintah karena selama lima tahun terakhir tidak kunjung merevisi UU Pemilu sebagaimana putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

“Secara faktual setelah melewati lebih dari lima tahun, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas UU 7/2017,” tegas Saldi.