Pendidikan GOTAG
penegak hukum
Berita
-
RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bakal Digarap Paralel, Komisi III DPR: Demi Cegah Abuse of Power
Komisi III DPR menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan digarap bersamaan atau paralel
-
Jaksa Agung: Jangan Pernah Merusak Marwah Institusi dengan Perbuatan Tercela
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan agar para jaksa tidak melakukan perbuatan tercela yang berpotensi merusak marwah institusi Adhyaksa.
-
DPN LKPHI Soroti Risiko Konflik Antarpenegak Hukum dalam Revisi KUHAP
RKUHAP dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan sistem peradilan pidana dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.
-
Keputusan Prabowo soal Abolisi dan Amnesti Bisa Buat Kepercayaan Terhadap Penegak Hukum Jadi Lemah
Meski Presiden Prabowo punya kewenangan memberi pengampunan, namun keputusan itu seyogianya dilandaskan pada dasar yang kuat.
-
Anggota DPR Minta Kasus Tambang Ilegal di IKN Jadi Pelajaran, Polisi Harus Cepat Tanggap
DPR minta otoritas pengelola IKN dan aparat penegak hukum tidak membiarkan IKN jadi ladang pelanggaran hukum, di antaranya kasus tambang ilegal.
-
Pakar Hukum: RKUHAP Harus Lindungi Warga, Bukan Cuma Kepentingan Aparat
RKUHAP harus menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama warga negara yang berhadapan dengan proses pidana.
-
Pengawasan Kejaksaan Dinilai Penting untuk Dilakukan, Ini Alasannya
Bhatara Ibnu Reza menyoroti keterangan mantan camat di Semarang soal adanya penyerahan uang setoran kepada penegak hukum.
-
DPR Minta Pejabat yang Berikan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Diperiksa Penegak Hukum
Ada indikasi KKN, DPR minta pejabat yang memberikan izin pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat diperiksa aparat penegak hukum.
-
Legislator Komisi III DPR Soroti Dugaan Anggota Polres dan Kejari Semarang Terima Upeti
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengaku kaget mendengar kabar ada tradisi pemberian uang ke aparat penegak hukum di wilayah Semarang, Jawa Tengah.
-
Penulis Opini Diduga Diintimidasi, Amnesty International Minta Penegak Hukum Bertindak Proaktif
Peristiwa ini sebagai indikasi bahwa pasca-revisi Undang-Undang TNI pada Maret lalu, peran militer di ruang sipil semakin menguat
-
Kala Prabowo Ungkap Penegak Hukum Dapat Ancaman saat Bongkar Korupsi, Janji Tegakkan Keadilan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.
-
Komisi III DPR Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah, Dorong Tindakan Penegak Hukum
Komisi III DPR RI berkomitmen untuk memberantas mafia tanah, beserta para oknum bekingnya.
-
Kasus CPO, Hakim dan Pengacara yang Terlibat Kasus Suap Rp 60 M Diharapkan Mendapat Hukuman Berat
penegak hukum didorong untuk menjatuhkan hukuman maksimal terhadap para hakim dan pengacara yang diduga terlibat skandal suap CPO.
-
Sambut Hari Kartini, KAI Akan Perbanyak Porsi Keanggotaan Perempuan Advokat
Kongres Advokat Indonesia (KAI) akan lebih memperbanyak Srikandi atau advokat perempuan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
-
Sosialisasi KUHP Baru ke 1.800 Siswa Setukpa Polri, Dirjen AHU: Bekal untuk Penegak Hukum Masa Depan
Widodo, memberikan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kepada 1.800 siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri.
-
Survei LSI: Mayoritas Publik Dukung Transparansi dan Kesetaraan Penyidik dalam Revisi KUHAP
mayoritas publik mendukung penyidik setara serta peningkatan tansparansi dan akuntabilitas penanganan kasus pidana untuk dimasukkan dalam RUU
-
Minta Pembahasan Harus Terbuka, Haris Pertama Sebut Revisi KUHAP untuk Ciptakan Keadilan Berimbang
Haris menekankan bahwa proses revisi KUHAP harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak terkait.
-
Pertanyakan Pengembalian Aset Kasus Korupsi, LSAK Soroti Kinerja Penegak Hukum
LSAK menilai peringkat liga korupsi yang ramai di media sosial seharusnya menjadi teguran keras bagi semua lembaga penegak hukum.
-
Pakar Nilai Kejaksaan Tak Boleh Menjadi Superbody dalam Penegakan Hukum, Singgung Due Process of Law
Pakar Hukum Prof Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, setiap aparat penegak hukum memiliki peran.
-
Guru Besar Ilmu Hukum UPH Soroti Revisi KUHAP dan UU Kejaksaan Terkait Kewenangan Penyidikan
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting, menyoroti rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
