Pendidikan GOTAG
penegak hukum
Berita
-
Hasto Putar Rekaman Suara Jokowi soal Intimidasi, Relawan: Itu Video Pidato Presiden 2019
Dia meminta Hasto berhati-hati dalam membuat pernyataan apalagi berposisi sebagai salah satu elite partai politik penguasa.
-
Qodari Bela Jokowi Soal Rekaman Video yang Diduga Kerahkan Penegak Hukum untuk Lakukan Intimidasi
Qodari mengatakan, Hasto menghilangkan konteks pidato Presiden Jokowi dan hanya mengambil potongan-potongan tertentu.
-
Istana Bantah Klaim Hasto, Jokowi Pakai Penegak Hukum untuk Intimidasi Pihak Tertentu
Istana Negara membantah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan ada rekaman video upaya Jokowi memperalat penegak hukum
-
Jumlah Hartanya Sama Selama 2 Tahun, ICW: Ada Penegak Hukum Calon Komisioner KPK Tak Patuh LHKPN
ICW mengungkapkan ada calon Komisioner KPK dari penegak hukum tak taat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
-
Komisi III DPR Kritik Banyak Temuan TPPU tapi Jarang Ditindaklanjuti Penegak Hukum
Santoso mengibaratkan kondisi PPATK itu seperti macan ompong. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6/2024).
-
Kasus Tarik Mobil Berujung Maut, Pengusaha Sarankan Penarikan Wajib Libatkan Penegak Hukum
Manager Operasional Sembodo Car Rental Kisnanto Hadi Pribowo, memandang kasus penggelapan mobil rental bukan hal yang baru di bisnis sewa kendaraan.
-
MA Catat Persentase Besar dalam Penanganan Sengketa Tanah, Pengamat: Butuh Keseriusan Penegak Hukum
Mahkamah Agung (MA) mencatat sengketa pertanahan mempunyai persentase cukup besar dalam data direktori putusan.
-
Komisi VI DPR RI Minta Kemendag dan Penegak Hukum Lebih Tegas Menangani Peredaran Oli palsu
Kemendag dinilai memiliki instrumen melakukan kegiatan inspeksi mendadak dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran
-
Strategi Pulihkan Hak Masyarakat Adat, Mahfud MD Tegaskan Aparat Penegak Hukum Harus Ditertibkan
Mahfud MD mendapat pertanyaan terkait bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat.
-
PPATK: 36 Laporan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu Sudah di Tangan Penegak Hukum
Polri dalam hal ini telah menerima 5 laporan transaksi mencurigakan, KPK 9 laporan, dan Kejaksaan Agung menerima 4 laporan.
-
Haul Gus Dur ke-14 Gaungkan 'Amanat Ciganjur' untuk Capres-cawapres, Ini Isinya
Kegiatan Haul Gus Dur ke-14 tersebut digelar di kediaman Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023) malam.
-
Dukung Sikap Jokowi, Organisasi Kepemudaan Minta ASN dan Aparat Netral di Pemilu 2024
Organisasi Kepemudaan, Forum Sekjend Cipayung Plus, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat netral di Pemilu 2024.
-
Laode M Syarif: Rapor Negara Hukum Indonesia Merah
Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyampaikan rapor negara hukum Indonesia merah.
-
Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, DPR Minta Kejaksaan Agung Tak Terlena
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pencapaian ini sebagai bentuk konsistensi Kejagung yang patut dicontoh lembaga penegak hukum lain.
-
Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam: Kami Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan konflik di Pulau Rempang terjadi akibat kurang baiknya komunikasi antara otoritas terkait dengan masyarakat
-
KPK Diminta Jawab Tudingan Publik Soal Dugaan Muatan Politis Periksa Cak Imin
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, meminta KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan.
-
LSAK Minta Penegak Hukum Ungkap Teror kepada Pimpinan KPK
Peneliti LSAK, Ahmad A. Hariri, meminta aparat penegak hukum mengungkap sederet teror kepada pimpinan KPK.
-
Legislator: Masyarakat Harus Berani Lapor Jika Ada Oknum Penegak Hukum Jadi Mafia Tanah
Komisi II minta masyarakat tak ragu laporkan permasalahan tanah termasuk jika ada oknum penegak hukum yang terlibat sebagai mafia tanah.
-
Tim Percepatan Reformasi Hukum Bentukan Mahfud MD Telah Temui Kapolri Hingga Menteri Keuangan
Mahfud mengatakan tim terus bekerja selama 1,5 bulan dengan aktif berdiskusi secara luring maupun daring.
-
Presiden Jokowi: Jangan Ada lagi Oknum Kejaksaan Mempermainkan Hukum
Presiden Joko Widodo meminta tidak ada lagi oknum kejaksaan yang mempermainkan hukum.
