MPR for Papua Kritik Penanganan Kerusuhan di Sorong, Sesalkan Jatuhnya Korban

Meski sempat diwarnai kericuhan, aparat saat itu dinilai mampu menahan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Pandangan senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal MPR for Papua, Filep Wamafma. 

Menurutnya, pemindahan empat tapol yang diduga melakukan makar merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak beralasan kuat. 

“Pemindahan empat tapol yang diduga melakukan makar itu sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Maka wajar jika masyarakat mengkritisi kebijakan tersebut,” ujar Filep.

Ketua Komite III DPD RI itu menegaskan, penyelesaian masalah seharusnya dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan semua pihak, bukan dengan tindakan sepihak yang justru memperkeruh keadaan. 

“Tindakan sepihak aparat hanya akan menghambat upaya bersama yang selama ini dibangun untuk menjadikan Tanah Papua sebagai Tanah Damai,” pungkasnya.

Ricuh

Unjuk rasa di Kota Sorong berakhir dengan aksi perusakan sejumlah kantor pemerintah, termasuk rumah dinas Gubernur Papua Barat Daya. 

Sejumlah masyarakat maupun aparat keamanan menjadi korban, baik jiwa maupun luka-luka.

Aksi tersebut dipicu keputusan pemindahan empat tahanan politik ke Makassar yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.