Dari Aceh hingga Papua, Pelajar Sekitar Pelabuhan Dinilai Harus Dapat Akses Belajar Setara

TRIBUNNEWS.COM - Dari ujung barat Aceh hingga timur Papua, para pelajar SMP dan SMA yang tinggal di sekitar pelabuhan kini menikmati akses pendidikan yang setara.

Semua pelajar di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di sekitar pelabuhan, harus mendapatkan akses pembelajaran yang sama karena pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa dan fondasi utama kemajuan negara. 

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan lokasi geografis, status sosial, atau kondisi ekonomi.

Selama ini, pelajar di wilayah pelabuhan sering berada di daerah pinggiran atau terpencil. Untuk itu, perlu memberikan akses pendidikan yang sama membantu mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta memperkuat pembangunan dari pinggiran.

"Kami ingin siswa memahami bahwa pelabuhan bukan sekadar pintu masuk barang, melainkan bagian penting dari rantai logistik yang menopang perekonomian nasional,” ujar Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

Pelabuhan adalah simpul logistik dan ekonomi nasional. 

Generasi muda di sekitar pelabuhan perlu memahami peran strategis wilayah mereka agar bisa berkontribusi secara aktif dan cerdas dalam pembangunan sektor maritim dan logistik.

Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada SDM dari kota besar. 

Anak-anak dari Aceh hingga Papua harus punya kesempatan yang sama untuk menjadi inovator, pemimpin, dan penggerak ekonomi masa depan.

Ketimpangan akses pendidikan bisa melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Dengan akses belajar yang merata, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing.

Di era digital, akses terhadap informasi dan teknologi pendidikan harus menjangkau semua wilayah, termasuk pelabuhan. 

"Menyasar ribuan siswa SMA dan SMP di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua," kata dia.

Kesetaraan pendidikan bukan hanya soal keadilan, tapi juga strategi cerdas untuk membangun Indonesia yang kuat, berdaya saing, dan menyatu dari Sabang sampai Merauke. 

"Upaya memperkuat fasilitas pendidikan, yang sejalan dengan kebutuhan era digital. Ke depan, kami berharap siswa yang terlibat bisa menjadi agen perubahan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” kata Komisaris Utama Pelindo, Agus Suhartono. 

Sebagai informasi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo adalah BUMN pengelola pelabuhan terintegrasi di Indonesia yang terbentuk dari penggabungan empat entitas Pelindo sebelumnya per 1 Oktober 2021. 

Perusahaan ini mengelola lebih dari 90 pelabuhan, menyediakan jasa kepelabuhanan dan logistik, serta mengembangkan ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia untuk mendukung perekonomian nasional