
KPK telah memulai penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos beras di Kementerian Sosial tahun 2020.
Rabu, 13 Agustus 2025Sembilan orang, di antaranya adalah jajaran direksi dari BUMN PT Inhutani V diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan penyidik KPK.
Rabu, 13 Agustus 2025KPK melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (13/8/2025).
Rabu, 13 Agustus 2025Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada hari Rabu, 13 Agustus 2025.
Rabu, 13 Agustus 2025KPK periksa peran Fujika Senna Oktavia, istri dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi dalam pusaran dana hibah.
Rabu, 13 Agustus 2025SK Menteri Agama terkait pergeseran kuota haji tahun 2024 telah menjadi salah satu bukti kunci dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Rabu, 13 Agustus 2025KPK mendalami kemungkinan adanya aliran dana suap ke pihak lain di Kementerian Kesehatan RI dalam kasus suap RSUD Kolaka Timur.
Rabu, 13 Agustus 2025KPK akan mengambil langkah tegas dengan menjemput paksa Direktur PT Wahana Adyawarna (WA), Menas Erwin Djohansyah.
Rabu, 13 Agustus 2025KPK terus mendalami kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis.
Selasa, 12 Agustus 2025KPK memberi peringatan keras kepada pengusaha Menas Erwin Djohansyah setelah ia kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Selasa, 12 Agustus 2025KPK menahan seorang ASN Kementerian Perhubungan Risna Sutriyanto tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api
Selasa, 12 Agustus 2025Penyegelan ruangan pejabat di Kemenkes ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan RSUD Koltim.
Selasa, 12 Agustus 2025KPK juga mencegah pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyhur (FHM), bepergian ke luar negeri.
Selasa, 12 Agustus 2025Pencegahan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan untuk kepentingan proses penyidikan.
Selasa, 12 Agustus 2025KPK akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Ahmadi Noor Supit. Keterangannya sangat krusial untuk mengurai konstruksi perkara.
Selasa, 12 Agustus 2025KPK buka peluang panggil Jokowi dalam kasus kuota haji. Kuota tambahan 20.000 jemaah diduga jadi bancakan.
Senin, 11 Agustus 2025Rekaman suara ditolak hakim, Nikita lapor ke KPK. Kini laporan masuk tahap telaah, pemanggilan bisa terjadi.
Senin, 11 Agustus 2025KPK mendalami peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam skandal korupsi kuota haji yang diduga merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.
Senin, 11 Agustus 2025KPK mulai telaah laporan dugaan suap aparat hukum yang diajukan Nikita Mirzani lewat kuasa hukumnya.
Senin, 11 Agustus 2025KPK mengungkap dugaan skandal korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.
Senin, 11 Agustus 2025