KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Kuota Haji, Angka Final Ditunggu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung nilai final kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. 

Sebelumnya, KPK menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun, namun angka tersebut masih merupakan perhitungan kasar.

Baca juga: Cak Imin Santai KPK Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji: Kita Tunggu

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa angka Rp 1 triliun merupakan taksiran awal. 

Untuk mendapatkan angka yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, KPK telah melibatkan auditor dari BPK sebagai ahli.

"Sudah saya sampaikan tadi bahwa itu hanya perhitungan kasar ya. Untuk perhitungan jelasnya, lebih jelasnya nanti kita sedang meng-hire auditor dari BPK sebagai ahli perhitungan kerugian keuangan negaranya. Ditunggu aja ya," kata Asep dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Asep menambahkan, hasil audit final dari BPK ini menjadi krusial. 

Biasanya, penetapan dan penahanan tersangka akan dilakukan setelah perhitungan kerugian keuangan negara selesai.

Menurutnya, sumber kerugian negara yang ditaksir berasal dari berbagai pihak, tidak hanya dari ratusan agen travel yang diduga terlibat, tetapi juga dari perorangan dan pihak lainnya.

"Iya dari semuanya kita menghitung. Ada kerugian, ada dari perorangan, ada dari yang lainnya," jelasnya.

Baca juga: Korupsi Kuota Haji, 7 Saksi dari Petinggi dan Perwakilan Biro Travel Diperiksa di Polda Jatim

Fokus pada Kerugian Negara untuk Perbaikan Sistem

Dalam penanganan kasus ini, KPK memilih untuk fokus pada pasal kerugian negara (Pasal 2 atau 3 UU Tipikor) ketimbang pasal suap. 

Asep menjelaskan, strategi ini diambil agar KPK tidak hanya menghukum individu, tetapi juga dapat mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

Menurutnya, jika menggunakan pasal suap, penegakan hukum hanya akan berhenti pada pemberi dan penerima tanpa menyentuh akar masalah. 

Dengan pasal kerugian negara, KPK dapat memetakan celah-celah korupsi dalam sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Agama (Kemenag).