Ribuan Anak Keracunan MBG, Legislator PDIP: Tugas Kami Memang Menggonggong

JPPI juga mengungkap temuan makanan basi, ulat, dan serangga dalam menu MBG di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, lebih dari 1.000 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan massal, mulai dari muntah, diare, hingga pingsan di ruang kelas.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut bahwa kegagalan sistemik dalam pengawasan dan sertifikasi dapur MBG telah mengubah program gizi menjadi sumber trauma bagi anak-anak.

“Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” ujar Ubaid.

Komisi IX DPR dan Ketimpangan Politik

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan, Komisi IX DPR RI memiliki mandat langsung untuk mengawasi program MBG dan kinerja BGN sebagai mitra kerja utama. 

Dalam konfigurasi politik saat ini, mayoritas fraksi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto—termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan PKB—menguasai lebih dari 400 kursi DPR. Sementara Fraksi PDI Perjuangan, yang tidak tergabung dalam koalisi, hanya memiliki 110 kursi.

Kritik dari Edy Wuryanto menjadi satu-satunya suara lantang yang mempertanyakan efektivitas dan keamanan program MBG, di tengah dominasi politik yang berpotensi melemahkan fungsi kontrol parlemen terhadap kebijakan eksekutif.

Baca juga: Hidangan MBG di Semarang Berbuih dan Berbusa, Puluhan Siswa SD Keracunan

Sertifikasi dan Mitigasi Masih Disiapkan

BGN menyatakan telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan terkait pemenuhan sertifikasi keamanan pangan, termasuk standar HACCP dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan.

Saat ini, BGN tengah menyiapkan lembaga independen untuk proses sertifikasi dapur MBG.

“Puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan dalam mitigasi kesehatan dan penanganan darurat,” kata Dadan.