Ribuan Anak Keracunan MBG, Legislator PDIP: Tugas Kami Memang Menggonggong

Ringkasan Utama

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mengkritik tajam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan ribuan anak mengalami keracunan. Ia menegaskan bahwa tugas parlemen adalah bersuara, bukan diam, dan mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpres tata kelola MBG agar tidak terus menimbulkan kegaduhan publik.

  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot tajam setelah ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan.

Dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2025), anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan program yang dinilai belum siap secara regulasi dan pengawasan.

“Tugas kami memang menggonggong. Parlemen itu bicara, Pak. Kalau kami diam, publik bertanya: kerja kami apa?” ujar Edi.

Ia menegaskan bahwa meski rapat-rapat di DPR berlangsung tenang, pelaksanaan MBG di lapangan justru menimbulkan kegaduhan yang tidak diinginkan Presiden.

“Kalau di sini tidak gaduh, gaduhnya di luar. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden,” tambahnya.

Baca juga: Pengakuan Bocah SMP di Palopo Makan Ayam Masih Berdarah di Menu MBG, Sempat Dikira Saus

Perpres MBG Belum Terbit, Koordinasi Tersendat

Edi mendesak agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG segera diterbitkan.

Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan sulit dilakukan.

“Bayangkan, 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh Indonesia. Tanpa Perpres, bagaimana melibatkan kementerian dan pemda?” katanya.

“Kalau Perpres tak kunjung turun, ya pasti gaduh. Yang buat gaduh bukan kami, tapi ketidaksiapan regulasi,” tegas Edi.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa Perpres MBG sedang difinalisasi dan ditargetkan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dalam pekan ini.

“Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Dadan.

Lonjakan Keracunan: Hampir 9.000 Anak Terdampak

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah mencatat 6.517 kasus keracunan makanan hingga akhir September menurut data BGN. Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa, termasuk lonjakan signifikan di Garut dan Bandung Barat.

Namun, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Per 27 September 2025, JPPI mencatat total 8.649 anak mengalami keracunan akibat konsumsi MBG, dengan 3.289 kasus baru hanya dalam dua pekan terakhir.

JPPI juga mengungkap temuan makanan basi, ulat, dan serangga dalam menu MBG di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, lebih dari 1.000 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan massal, mulai dari muntah, diare, hingga pingsan di ruang kelas.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut bahwa kegagalan sistemik dalam pengawasan dan sertifikasi dapur MBG telah mengubah program gizi menjadi sumber trauma bagi anak-anak.

“Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” ujar Ubaid.

Komisi IX DPR dan Ketimpangan Politik

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan, Komisi IX DPR RI memiliki mandat langsung untuk mengawasi program MBG dan kinerja BGN sebagai mitra kerja utama. 

Dalam konfigurasi politik saat ini, mayoritas fraksi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto—termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan PKB—menguasai lebih dari 400 kursi DPR. Sementara Fraksi PDI Perjuangan, yang tidak tergabung dalam koalisi, hanya memiliki 110 kursi.

Kritik dari Edy Wuryanto menjadi satu-satunya suara lantang yang mempertanyakan efektivitas dan keamanan program MBG, di tengah dominasi politik yang berpotensi melemahkan fungsi kontrol parlemen terhadap kebijakan eksekutif.

Baca juga: Hidangan MBG di Semarang Berbuih dan Berbusa, Puluhan Siswa SD Keracunan

Sertifikasi dan Mitigasi Masih Disiapkan

BGN menyatakan telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan terkait pemenuhan sertifikasi keamanan pangan, termasuk standar HACCP dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan.

Saat ini, BGN tengah menyiapkan lembaga independen untuk proses sertifikasi dapur MBG.

“Puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan dalam mitigasi kesehatan dan penanganan darurat,” kata Dadan.