Ribuan Anak Keracunan MBG, Legislator PDIP: Tugas Kami Memang Menggonggong

Ringkasan Utama

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mengkritik tajam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan ribuan anak mengalami keracunan. Ia menegaskan bahwa tugas parlemen adalah bersuara, bukan diam, dan mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpres tata kelola MBG agar tidak terus menimbulkan kegaduhan publik.

  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot tajam setelah ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan.

Dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2025), anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan program yang dinilai belum siap secara regulasi dan pengawasan.

“Tugas kami memang menggonggong. Parlemen itu bicara, Pak. Kalau kami diam, publik bertanya: kerja kami apa?” ujar Edi.

Ia menegaskan bahwa meski rapat-rapat di DPR berlangsung tenang, pelaksanaan MBG di lapangan justru menimbulkan kegaduhan yang tidak diinginkan Presiden.

“Kalau di sini tidak gaduh, gaduhnya di luar. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden,” tambahnya.

Baca juga: Pengakuan Bocah SMP di Palopo Makan Ayam Masih Berdarah di Menu MBG, Sempat Dikira Saus

Perpres MBG Belum Terbit, Koordinasi Tersendat

Edi mendesak agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG segera diterbitkan.

Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan sulit dilakukan.

“Bayangkan, 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh Indonesia. Tanpa Perpres, bagaimana melibatkan kementerian dan pemda?” katanya.

“Kalau Perpres tak kunjung turun, ya pasti gaduh. Yang buat gaduh bukan kami, tapi ketidaksiapan regulasi,” tegas Edi.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa Perpres MBG sedang difinalisasi dan ditargetkan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dalam pekan ini.

“Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Dadan.

Lonjakan Keracunan: Hampir 9.000 Anak Terdampak

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah mencatat 6.517 kasus keracunan makanan hingga akhir September menurut data BGN. Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa, termasuk lonjakan signifikan di Garut dan Bandung Barat.

Namun, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Per 27 September 2025, JPPI mencatat total 8.649 anak mengalami keracunan akibat konsumsi MBG, dengan 3.289 kasus baru hanya dalam dua pekan terakhir.