Pendidikan GOTAG
Edy Wuryanto
Berita
-
May Day 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Dipercepat
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Edy Wuryanto menegaskan peringatan Hari Buruh perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesi
-
Legislator PDIP Minta Jangan Ada Janji Manis Soal Eks Buruh Sritex: Selesaikan Hak-hak Karyawan!
PDIP meminta Pemerintah tak memberikan janji-janji manis kepada para mantan buruh PT Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
-
Anggota Komisi IX DPR Usul Pembentukan Pansus Sikapi Sritex PHK Ribuan Karyawan
Anggota DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) menyikapi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai PT Sritex.
-
PDIP Tantang Pemerintah Pakai Danantara Demi Selamatkan Sritex
Jika pemerintah menganggap Sritex memiliki daya dampak ekonomi yang tinggi, maka seharusnya mereka bisa menyelamatkan perusahaan garmen tersebut.
-
Anggota DPR Minta Hak Karyawan Sritex Terpenuhi, Tak Ingin Pekerja Dibiarkan Tanpa Kepastian
Edy Wuryanto meminta agar hak-hak pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terpenuhi.
-
Komisi IX DPR Nilai Banyaknya Barang Bawaan Pekerja Migran Merupakan Hal Wajar: Bukan untuk Komersil
Edy meyakini bahwa barang kiriman atau bawaan PMI bukan bertujuan komersil, melainkan kebutuhan keluarga mereka di kampung halaman.
-
Anggota Komisi IX DPR Usul THR Tenaga Kerja Dibagikan H-14 Sama Seperti THR ASN, TNI-Polri
Eddy meminta Ida merevisi Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.
-
DPR Minta Menaker Revisi Aturan Agar Pengemudi Ojol dan Kurir Logistik Terima THR
Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP, Edy Wuryanto mengusulkan agar driver ojek online (ojol) dan kurir logistik mendapatkan tunjangan hari raya (THR)
-
DPR Apresiasi Terbitnya Permenaker tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023
-
Anggota DPR Evaluasi Syarat hingga Program Keterampilan Kartu Prakerja
Legislator Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi program Kartu Prakerja. Meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
-
Komisi IX DPR Dukung Usulan Puan soal Status KLB untuk Kasus Gagal Ginjal Akut kepada Anak
Komisi IX DPR mendukung usulan Puan Maharani agar pemerintah menetapkan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
-
Anggota Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Upayakan Vaksin Halal Untuk Pemudik Lebaran
Negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa Covid-19.
-
DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Masa Transisi dari Pandemi ke Endemi
Kalangan DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah mengendalikan gelombang ketiga covid-19 varian Omicron.
-
Anggota DPR Apresiasi Capaian Vaksinasi 70,25 Persen
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Kamis 3 Maret 2022 pukul 18.00 WIB, sebanyak 146,305,278 orang menerima vaksin dosis kedua atau setara
-
Prihatin Nasib Apoteker, Fraksi PDIP DPR Dukung RUU Praktik Apoteker
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan sepakat dan mendukung RUU Praktik Apoteker masuk Prolegnas 2022.
-
Kasus Omicron Terus Naik, Anggota DPR: Tunda Refreshing!
Sejalan dengan pemerintah, anggota DPR meminta masyarakat agar menunda liburan apalagi berniat ke luar negeri untuk mencegah penularan virus Omicron.
-
Keberhasilan Vaksin Jadi Skenario Penting Penanganan Covid di RI
Keberhasilan pemerintah menjalankan program vaksinasi Covid-19 sampai saat ini patut diapresiasi.
-
Anggota Komisi IX DPR: Penetapan UMP Harus Patuhi Regulasi
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di Sumatera Barat.
-
Komisi IX Harap Rakyat Percaya Kajian BPOM dan MUI Soal Vaksin Zifivax
Rakyat diminta percaya hasil kajian yang dilakukan BPOM hingga menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Zifivax di Indonesia.
-
Malaysia Lockdown, Komisi IX Ingatkan 7.300 TKI Pulang ke Tanah Air Harus Dikawal
Terkait pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia, keseluruhan prosesnya harus dikawal dibawah komando Kementerian Koordinator PMK.
