Ombudsman RI Identifikasi Potensi Afiliasi Politik dalam Program MBG

Ombudsman RI Identifikasi Adanya Afiliasi Politik dan Kekuasaan dalam Program MBG 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI mengidentifikasi adanya potensi afiliasi sejumlah partai politik dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama 9 bulan.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika soal adanya kemungkinan timbulnya banyak konflik termasuk konflik kepentingan terhadap program MBG ini.

"Lebih jauh lagi, kajian ombudsman juga mengidentifikasi adanya potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang," kata Yeka saat jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/9/2025) sore.

Baca juga: Mahfud MD Sebut 2 Cucu Keponakannya Keracunan MBG, Sempat Dirawat di Rumah Sakit selama 4 Hari

Kata dia, temuan dari Ombudsman ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah, jangan sampai program yang digadang menjadi upaya mencapai Indonesia Emas 2045 justru berlangsung tidak adil.

Padahal kata Yeka, program ini harusnya berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk dari kalangan politik.

"Situasi ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan program berskala nasional harus dijalankan secara transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik," ucap dia.

Hal itu semata menjaga rasa percaya publik terhadap seluruh program pemerintah, terlebih program prioritas.

Yeka khawatir, apabila memang ada andil partai politik dalam program ini justru akan membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi turun.

"Agar kepercayaan publik terjaga dan tujuan utama program untuk memperbaiki gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal," tutur dia.

Tak hanya itu, terdapat juga beberapa tantangan lain terhadap program MBG ini seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Dirinya memberikan contoh, di Bogor ada staf inti SPPG seperti ahli Gizi dan Akuntan dibayarkan honor tidak sesuai dengan perjanjian.

Baca juga: Tinjau Pelaksanaan MBG, Bursah Zarnubi: Awasi Jam Masaknya, Jaga Kualitas Bahan, Jangan Sampai Basi

"Dijanjikan honorarium sebesar 5 juta rupiah per bulan, namun realisasinya baru cair setelah 3 bulan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja," kata dia.

Sementara di Garut dan Bandung Barat, relawan yang rata-rata berjumlah 50 orang di setiap SPPG menyampaikan keluhan mengenai beban kerja yang cukup berat.

Mereka kata Yeka, mengeluhkan soal kondisi dapur hingga distribusi yang belum sebanding dengan kompensasi yang diterima. 

"Sementara di Lebong, Bengkulu, maupun di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, guru yang seharusnya fokus pada tugas mendidik justru terpaksa merangkap sebagai penanggung jawab distribusi tanpa dukungan tambahan," beber dia.

Kondisi serupa juga ditemukan di Belitung, Bangka Belitung, guru harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif maupun fasilitas yang memadai. 

Baca juga: Marak Siswa Keracunan MBG, Ombudsman Minta SPPG Baru Setop Produksi Makanan ke Sekolah

Situasi ini kata Yeka, menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia bukan hanya terkait jumlah, namun juga menyangkut penataan peran, beban kerja, serta mekanisme kompensasi yang adil. 

"Dengan memperkuat tata kelola sumber daya manusia, memberikan penghargaan yang layak, dan memastikan tugas sesuai kompetensi, program MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga semangat para pelaksanaan di lapangan," tandas dia.