Golkar Tak Setuju MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Partai Golkar Idrus Marham, tak setuju dengan desakan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihentikan. 

Desakan ini muncul akibat keracunan massal setelah mengonsumsi MBG di sejumlah daerah.

Baca juga: Anaknya Diduga Keracunan MBG, Warga Tuban: Harapannya Diberi Makan Bergizi, tapi Malah Jadi Musibah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui penyediaan makanan sehat dan seimbang secara gratis

Idrus menilai, persoalan tidak terletak pada gagasan MBG, melainkan pada pelaksanaannya. 

Menurut dia, sebuah program harus dilihat dari berbagai perspektif: aspek filosofis, konstitusional, serta konsep dan target. 

"Dari aspek filosofis, konstitusional, program dan target-target ingin dicapai, ini enggak ada masalah. Tetapi yang ada masalah adalah ada pada tataran pelaksanaan," kata Idrus kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

Idrus menekankan bahwa jika terjadi keracunan, maka yang harus dikaji adalah bagaimana pengelolaan dan pengawasannya, bukan langsung menghentikan program.

Ia menyebut, aspek keamanan pangan (food safety) dan manfaat gizi bagi penerima harus diperhitungkan dalam pengelolaan MBG.

Baca juga: Temuan Ulat di Menu Makan Bergizi Gratis di Pamekasan, Kepala Sekolah Buka Suara

"Pengelolaan programnya itulah yang perlu kita diperbaiki. Kalau misalkan ada keracunan, kenapa terjadi begitu? Pengelolaannya, salah satu di antaranya pengawasan dan penyediaan gizi itu," ujar Idrus. 

Idrus juga menyerukan agar pihak-pihak yang ingin bermain-main segera diberi tindakan tegas agar tidak merusak legitimasi program.

Lebih lanjut, Idrus memaparkan tiga aspek penting dalam tata laksana program MBG yang harus menjadi perhatian utama: bahan baku, proses pengolahan, dan sistem distribusi.

Pertama, ujar Idrus, kualitas makanan tidak boleh hanya dinilai dari rasa dan bentuk, melainkan dari bahan baku yang digunakan. 

"Hakekat makanan sehat bergizi 100 persen ada pada kualitas bahan bakunya. Setitik saja nila pada bahan baku, rusak dan tak berarti lagi semua gizi pada makanan itu," ucapnya. 

Kedua, proses pengolahan makanan juga menjadi penentu utama. 

Idrus menilai, pengelolaan makanan berskala besar tidak boleh dilakukan secara serampangan atau hanya sekadar mencapai target kuantitas.

"Jangan karena ini bersifat massal, lalu dikelola secara ugal-ugalan. Asal mateng saja, asal mencapai target. Jangan," tegasnya.

Ketiga, sistem pengiriman makanan ke tangan anak-anak sekolah juga harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan. 

"Tiga proses ini, masing-masing menyandang potensi 100 persen dalam memberi jaminan bergizi dan berkualitas. Kecolongan atau bocor, pada salah satu fase, bisa berakibat keracunan fatal," imbuhnya.