Pendidikan GOTAG
Golkar
Berita
Foto (100)
-
Gde Sumarjaya Linggih: BP BUMN Harus Jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi Nasional
BP BUMN sebagai otoritas strategis untuk memperkuat peran negara, memastikan tata kelola, dan menjaga kedaulatan
-
Golkar Disebut Punya Wajah Baru Karena Gaya Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
FORMID bahas kepemimpinan Bahlil, masa depan Golkar, dan arah politik Indonesia. Figur inspiratif bagi anak muda.
-
Tantangan Pemilu 2029: Mampukah Balitbang Menjadi Magnet Generasi Milenial dan Gen Z?
Balitbang Golkar siapkan strategi politik berbasis riset untuk tarik minat Gen Z dan milenial di Pemilu 2029.
-
Golkar Tak Setuju MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Ini Alasannya
Wakil Ketua Partai Golkar Idrus Marham, tak setuju dengan desakan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
-
Fraksi Golkar Terima Usulan Skema Hybrid Royalti Musik dari Piyu Padi
Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi dari Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Satriyo Yudi Wahono, yang akrab disapa Piyu
-
Komisi II DPR Nilai Penetapan IKN Jadi Ibu Kota Politik Sudah Sesuai Aturan
Ahmad Irawan menilai penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik telah memberikan kepastian atas target waktu terhadap IKN.
-
Golkar Minta Pemerintah Perjelas Status IKN sebagai Ibu Kota Politik
Ahmad Doli Kurnia, meminta pemerintah memberikan penjelasan rinci terkait penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik.
-
Bahlil Sentil DPRD Golkar: Jangan Cuma Duduk, Harus Peka Kondisi Rakyat
Bahlil sentil DPRD Golkar: jangan cuma duduk, rakyat marah, demonstrasi pecah, kalian harus peka dan kawal program pemerintah.
-
Ini Tanggapan Golkar Soal Kesepakatan Kementerian ESDM dan Pertamina dengan SPBU Swasta
Pemerintah secara resmi menyepakati skema pembelian bahan bakar minyak (BBM) murni dari PT Pertamina oleh empat badan usaha swasta penyedia SPBU.
-
Mahasiswa Apresiasi Golkar Buka Ruang Dialog Dengar Aspirasi Rakyat Soal Tuntutan 17+8
Golkar beri ruang dialog dengan mahasiswa soal tuntutan masyarakat yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan DPR saat demonstrasi akhir Agustus.
-
Komposisi Menteri-Wamen dari Parpol usai Prabowo Lakukan Reshuffle: Gerindra Terbanyak, Ada 12 Orang
Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle. Kini, jatah menteri-wamen dari partai yang dipimpinnya pun jadi yang terbanyak.
-
Golkar Usul Kendalikan SIM Card Ponsel daripada Aturan 1 Orang 1 Akun Medsos
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mendukung wacana pengendalian penggunaan akun media sosial atau medsos.
-
Bahlil Ingatkan Anggota Fraksi Golkar untuk Kawal Program Pemerintahan Prabowo
Bahlil ingatkan seluruh anggota Fraksi Golkar dalam mengawal program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
-
BSN Partai Golkar Dorong Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia lewat Penyempurnaan Sistem Pemilu
Kepala BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, menyatakan bahwa demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilu lima tahunan semata.
-
Soal Pembentukan Komisi Reformasi Polri, Anggota Komisi III DPR Sebut Harus Diisi Orang-orang Tepat
Namun, Rikwanto memberikan catatan agar tim yang dibentuk untuk mereformasi Polri haruslah orang-orang yang tepat.
-
Misbakhun Bangga Jika Puteri Komarudin Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Menpora
Puteri Komarudin tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media perihal kabar tersebut.
-
Misbakhun Tekankan Pentingnya Merangkul Semua Pihak dalam Pengurus SOKSI 2025–2030
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Mukhamad Misbakhun resmi mengukuhkan, jajaran pengurus
-
Rencana Menkeu Tarik Rp200 Triliun Mengendap di BI ke Perbankan, Misbakhun Tekankan Efektivitas
Misbakhun menanggapi rencana Menkeu tarik Rp200 triliun dana mengendap di BI ke perbankan, tekankan penyaluran efektif dan tepat sasaran
-
Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menteri yang Kosong, Bahlil: Kita Tunduk kepada Putusan Presiden
Bahlil mengatakan terkait penunjukan Menteri dan Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
-
Sekjen Golkar Soal Usulan Undang-undang Anti-Flexing: Hal Sederhana Tak Perlu Diatur UU
Sarmuji, menanggapi wacana pembentukan Undang-Undang (UU) Anti-Flexing yang belakangan muncul di ruang publik.
