Istana Tegaskan Pemerintah Tidak 'Tone Deaf' dalam Kasus Keracunan MBG 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah tidak buta dan tuli terhadap sejumlah kasus keracunan  program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya sejumlah lembaga pemerintah mencatat kasus keracunan MBG, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tone deaf," katanya.

"Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut BGN, 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September."

"Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Qodari mengatakan bahwa berdasarkan data dari tiga lembaga tersebut, kasus keracunan menimpa lima ribuan penerima manfaat.

Tidak hanya lembaga pemerintah, data dari elemen masyarakat juga mencatat kasus keracunan berada di angka tersebut.

"Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa,” katanya.

Menurut Qodari hasil kajian BPOM,  puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.

Adapun penyebab utama keracunan tersebut di antaranya adalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.

“Ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneg kan sudah merespons juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya,” pungkasnya.

Baca juga: Akui Ribuan Siswa Keracunan MBG, Pemerintah Ungkap Masalah hingga Sanksi untuk Pengelola Dapur

DPR Usul Sekolah yang Sediakan MBG

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR serta pihak-pihak terkait harus mencari solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi.

Misalnya, menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa. 

"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya Zaini dalam keterangannya, Senin (22/9/2025). 

Seperti diketahui, saat ini MBG melibatkan mitra seperti yayasan dan UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran makanannya.